NABIRE – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menekankan pentingnya penguatan deteksi dini dan cegah dini sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, ketenteraman masyarakat, serta kondusivitas wilayah di Provinsi Papua Tengah.
Penegasan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Marthen Ukago, S.E., M.Si., saat membuka Sosialisasi Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik di Auditorium LPP RRI Nabire, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tersebut mengangkat tema “Optimalisasi Deteksi Dini, Cegah Dini, dan Pemanfaatan Puskomin Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan Ketenteraman di Provinsi Papua Tengah.”
Dalam sambutan Gubernur, Marthen menyampaikan bahwa Papua Tengah sebagai salah satu daerah otonomi baru (DOB) memiliki dinamika sosial, politik, dan kemasyarakatan yang berkembang sangat cepat. Kondisi ini membutuhkan perhatian bersama, terutama dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang dapat memengaruhi stabilitas daerah.
Menurut Gubernur, peningkatan kewaspadaan dini melalui deteksi dini dan cegah dini (Deni dan Ceni) merupakan kebutuhan penting. Setiap potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) di tengah masyarakat harus mampu diidentifikasi sejak awal agar langkah penanganannya dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur.
Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi gangguan berkembang menjadi konflik yang lebih luas di wilayah Papua Tengah.
Selain memperkuat kewaspadaan dini, Gubernur juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung sistem pelaporan informasi keamanan daerah.
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri telah menyediakan aplikasi Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) sebagai sarana pelaporan berbasis teknologi yang dirancang untuk mengintegrasikan informasi situasi daerah secara real-time, transparan, dan terkoordinasi dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.
Melalui sosialisasi tersebut, Gubernur berharap pemanfaatan aplikasi Puskomin di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah semakin diperkuat. Aparatur dan pengelola data diharapkan tidak hanya memahami aspek teknis pengoperasiannya, tetapi juga mampu membangun sinergi lintas sektor dalam menyampaikan informasi secara akurat dan tepat waktu.
Dalam sambutannya, Gubernur juga menyampaikan tiga pesan kepada peserta :
Pertama, seluruh peserta diminta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan menyerap materi yang disampaikan para narasumber. Kedua, meningkatkan kepekaan serta kapasitas analisis terhadap dinamika keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Ketiga, mengoptimalkan penguasaan teknologi, khususnya tata cara pengoperasian aplikasi Puskomin agar koordinasi dan pelaporan dari daerah ke pusat berjalan lebih cepat, efektif, dan terintegrasi.
Perkuat Kapasitas Aparatur dan Sistem Pelaporan
Sementara itu, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Andreas Nawipa, S.IP., dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada aparatur dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya deteksi dini dan cegah dini dalam mengantisipasi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
Ia mengatakan, peningkatan kapasitas SDM menjadi salah satu upaya memperkuat kemampuan aparatur dalam mengidentifikasi potensi ATHG sekaligus meningkatkan keterampilan teknis pemanfaatan aplikasi Puskomin Kemendagri.
Menurut Andreas, terdapat tiga tujuan utama pelaksanaan kegiatan, yakni meningkatkan kewaspadaan dini aparatur, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pelaporan situasi daerah, serta membangun sinergi dan koordinasi informasi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan Kementerian Dalam Negeri.
Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, panitia menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, yakni Timotius, S.STP., M.A.P., selaku Pelaksana Tugas Kepala Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen pada Direktorat Kewaspadaan Nasional, serta Abrar Afif, S.Sos., M.H., dari Direktorat Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Albertus Adii, S.T., M.Si., juga dijadwalkan menyampaikan materi mengenai penyelenggaraan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial di Papua Tengah.
Adapun materi yang dibahas mencakup arah kebijakan dan strategi penguatan kewaspadaan dini daerah dalam mengantisipasi potensi ATHG, penyelenggaraan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial, serta mekanisme operasional dan pengolahan data laporan kewaspadaan dini berbasis aplikasi Puskomin Kemendagri.
Targetkan Pelaporan Informasi Lebih Cepat dan Terintegrasi
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah menargetkan peningkatan pemahaman dan keterampilan aparatur dalam melakukan deteksi dini dan cegah dini, termasuk kemampuan mengoperasikan aplikasi Puskomin untuk penginputan serta pengiriman laporan kejadian dan isu strategis secara real-time.
Selain itu, kegiatan diharapkan menghasilkan kesamaan persepsi mengenai sistem dan alur pelaporan informasi kewaspadaan dini yang cepat, akurat, dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Panitia juga menargetkan tersedianya dokumen analisis dan inventarisasi awal potensi ATHG di wilayah Papua Tengah sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam menentukan kebijakan dan langkah penanganan kerawanan daerah.
Sosialisasi dilaksanakan secara daring dan luring dengan melibatkan pejabat, staf pelaksana, ASN, serta tenaga non-ASN di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah.
Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial, sehingga potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini melalui koordinasi, pertukaran informasi, dan pemanfaatan teknologi.
Dengan penguatan kapasitas aparatur dan sistem pelaporan yang terintegrasi, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap stabilitas keamanan dan ketenteraman masyarakat dapat terus terjaga sebagai fondasi bagi keberlangsungan pembangunan daerah.(MB)
