TIMIKA — Fraksi Partai Gerindra DPRK Mimika meminta Pemerintah Kabupaten Mimika menjelaskan secara terbuka arah penyertaan modal kepada BUMD serta penyebab turunnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RAPBD Perubahan 2026.
Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD Perubahan Mimika 2026 dalam rapat paripurna, Sabtu (27/9/2026).
Gerindra menaruh perhatian pada rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp5,8 miliar. Fraksi meminta pemerintah tidak sekadar mencantumkan anggaran tersebut dalam APBD, tetapi menjelaskan tujuan penggunaan, target kinerja, proyeksi hasil serta manfaat yang akan diterima daerah dan masyarakat.
Menurut Gerindra, penyertaan modal harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, termasuk kontribusi BUMD terhadap peningkatan pelayanan publik maupun pendapatan daerah.
“Kami meminta penjelasan mengenai tujuan, manfaat, proyeksi hasil, serta indikator keberhasilan penyertaan modal tersebut bagi peningkatan pelayanan publik,” kata Elinus.
Fraksi Gerindra juga mempertanyakan penurunan target PAD sebesar Rp1,032 triliun dalam rancangan perubahan APBD 2026. Pemerintah diminta menjelaskan faktor yang menyebabkan penurunan tersebut sekaligus langkah konkret untuk memperkuat kembali pendapatan daerah.
Gerindra mendorong pemerintah mengoptimalkan seluruh potensi pajak dan retribusi melalui pendataan yang lebih akurat, pengawasan serta pengelolaan yang transparan.
“Pemerintah daerah perlu lebih serius meningkatkan PAD dengan memastikan seluruh potensi pajak dan retribusi terdata secara akurat, dikelola secara transparan, serta dipungut secara optimal,” tegas Elinus.
Fraksi Gerindra menilai target pendapatan perlu disusun berdasarkan potensi riil daerah dan disertai strategi peningkatan penerimaan yang terukur.
Dalam RAPBD Perubahan 2026, pendapatan daerah direncanakan sekitar Rp5,053 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai sekitar Rp6,164 triliun. (Red)
