TIMIKA — Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika menyoroti kualitas pengelolaan anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026. Fraksi meminta pemerintah daerah memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pandangan umum Fraksi Golkar disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Iwan Anwar, dalam Rapat Paripurna DPRK Mimika tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Kelompok Khusus terhadap RAPBD-P 2026, Sabtu (26/9/2026).
Fraksi Golkar menilai perubahan APBD tidak sekadar mengubah angka pendapatan dan belanja, tetapi harus menjadi momentum untuk mempertajam prioritas pembangunan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Dalam RAPBD-P 2026, pendapatan daerah direncanakan sekitar Rp5,05 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp6,16 triliun. Selisih sekitar Rp1,11 triliun ditutup melalui pembiayaan netto.
“Persoalannya bukan semata-mata pada besar atau kecilnya belanja, tetapi pada kualitas setiap rupiah yang dibelanjakan serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat,” tegas Fraksi Golkar.
Fraksi juga menyoroti masih besarnya ketergantungan Mimika terhadap pendapatan transfer. Karena itu, pemerintah diminta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perbaikan tata kelola, optimalisasi aset, peningkatan kinerja BUMD, pemanfaatan teknologi, serta pengawasan potensi kebocoran penerimaan.
Fraksi Golkar menegaskan peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan menambah beban masyarakat dan pelaku usaha secara tidak proporsional.
Selain itu, Fraksi meminta penjelasan mengenai penggunaan pembiayaan netto sebesar Rp1,11 triliun, termasuk penerimaan pembiayaan Rp1,116 triliun dan penyertaan modal daerah Rp5,8 miliar kepada BUMD.
Di sektor pembangunan, Fraksi Golkar meminta agar perubahan anggaran tetap memprioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kampung, dan Orang Asli Papua (OAP).
Pembangunan, kata Fraksi, harus menjangkau masyarakat di wilayah perkotaan, pesisir, pedalaman hingga pegunungan. Infrastruktur yang dibangun juga harus dipastikan berfungsi, terpelihara dan memberikan manfaat langsung.
Fraksi Golkar turut mengingatkan seluruh OPD agar tidak hanya mengejar penyerapan anggaran menjelang akhir tahun. Pelaksanaan program harus tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap aturan dan manfaat bagi masyarakat.
Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses, hearing maupun mekanisme resmi DPRK juga diminta menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas anggaran.
“Keberhasilan APBD bukan semata-mata diukur dari seberapa besar anggaran yang dapat dibelanjakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” demikian penegasan Fraksi Golkar.
Pandangan umum Fraksi Golkar disusun Ketua Iwan Anwar, Sekretaris Elias Rande Ratu, Wakil Ketua Mery Pongutan, serta anggota Primus Natikapareyau, Rizal Pata’dan, Mariunus Tandiseno dan Adolf Omaleng. (Red)
