JAYAPURA — Sebuah potongan video pernyataan Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan, terutama masyarakat Papua Pegunungan.
Dalam video yang beredar luas di media sosial, Abisai diduga menyampaikan pernyataan bernada rasis dan diskriminatif terhadap warga dari wilayah pegunungan Papua.
Dalam video tersebut, Wali Kota Jayapura terdengar mengatakan, “Karena yang biasa palang dan demo itu, saya pikir bukan orang Port Numbay, bukan orang Pantai, ini orang-orang gunung ini.” Ia juga menambahkan bahwa,” yang buat segala macam persoalan di Kota ini bukan orang Port Numbay, yang demo di Kota ini kita kembalikan ke kampung masing-masing supaya jangan ada yang merusak kota ini.”
Menanggapi pernyataan tersebut, sejumlah tokoh adat, mahasiswa, dan aktivis masyarakat Papua Pegunungan menyampaikan pernyataan sikap di Asrama Tolikara Jayapura pada Kamis malam (19/6/2025). Mereka menuntut klarifikasi resmi sekaligus permintaan maaf terbuka dari Wali Kota Abisai Rollo.
Rufus Muyapa, yang mewakili Kepala Suku Gunung, menegaskan bahwa pernyataan wali kota sangat melukai hati masyarakat pegunungan.
“Kami kepala suku tegaskan bahwa seluruh mahasiswa dan masyarakat kami minta: mohon maaf kepada orang gunung. Kalau tidak ada jawaban dalam 3–4 hari, kami akan turun aksi ke DPRP untuk buat pernyataan sikap bersama,” ujarnya.
Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Cenderawasih, Yunus Kobepa, juga mengecam pernyataan tersebut. Ia menuntut permintaan maaf terbuka dari Abisai Rollo dalam waktu tiga hari.
“Kami tidak mau dengar kata-kata diskriminasi rasial di antara etnis Papua. Papua itu satu. Klarifikasi saja tidak cukup, kami minta beliau mohon maaf secara resmi kepada seluruh orang gunung,” tegas Yunus.
Penanggung jawab kegiatan, Heri Aso, yang memfasilitasi pertemuan lintas elemen masyarakat malam itu menyatakan bahwa pernyataan Wali Kota telah melukai harga diri masyarakat gunung.
Ia menyebut, jika dalam waktu singkat tidak ada respons resmi berupa permintaan maaf, maka pihaknya akan menggerakkan aksi damai yang melibatkan tokoh adat, tokoh gereja, aktivis, dan masyarakat luas.
“Pernyataan kami ini disampaikan secara hormat. Tapi jika tidak direspons, kami akan turun aksi menyampaikan sikap secara hukum,” ujarnya. (MB)
