BALI — Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, Deinas Geley, menghadiri 9th Asia Pacific Leaders Summit on Malaria Elimination bertajuk “Unity in Action, Towards Zero Malaria” yang digelar di hotel Hilton Bali Resort beralamat Jalan Raya Nusa Dua Selatan, (17/6/2025).
Dalam forum yang dihadiri pemimpin negara dan perwakilan regional, Papua Tengah turut menandatangani komitmen global untuk eliminasi malaria bersama negara-negara seperti Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan beberapa negara Eropa.
Dalam keterangannya, Deinas menyampaikan bahwa forum ini merupakan tonggak penting dalam kolaborasi lintas negara menanggulangi malaria.
“Kita sudah tanda tangan komitmen integritas. Dari Papua Tengah, saya jelaskan bahwa kasus malaria paling tinggi terjadi di Mimika dan Nabire. Ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya daerah, tapi juga nasional dan regional,” ujarnya.
Sejak tahun 2018, kasus malaria di Papua Tengah menunjukkan tren meningkat, meski sempat menurun pada tahun 2020 dan 2023. Data Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa:
40% penduduk Papua Tengah tinggal di wilayah endemis rendah. 60% kabupaten/kota masih termasuk dalam kategori endemis tinggi I dan III. Kelengkapan laporan SISMAL 2024 mencapai 97%, dengan cakupan konfirmasi laboratorium 99,9%, serta cakupan pengobatan standar 93,5%.
Annual Blood Examination Rate (ABER) : 55,5%, dan
Positive Rate (PR): 20,6%.
Sebanyak 0,11% kasus positif dari wilayah endemis rendah dan tinggi I (197 kasus) telah ditindaklanjuti dengan Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada 125 kasus.
Kabupaten Mimika mencatat kasus tertinggi dengan 161.402 kasus malaria.
Wakil Gubernur juga menyoroti distribusi geografis kasus, dengan 97% kasus terjadi di wilayah kota, dan hanya 1% di wilayah pegunungan. Selain itu, hampir 60% kampung di Papua Tengah berada dalam wilayah transmisi tinggi.
“Peningkatan kasus pada Mei hingga Desember 2024 sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini dipengaruhi oleh iklim, curah hujan tinggi, dan banyaknya tempat perindukan nyamuk di dekat pemukiman,” jelas Deinas.
Sebagai bagian dari implementasi komitmen eliminasi, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Malaria di seluruh jenjang:
Di tingkat provinsi, Satgas akan diketuai langsung oleh unsur pimpinan daerah.
Di kabupaten, terutama Mimika dan Nabire, Bupati akan memimpin Satgas, dengan Kepala Dinas Kesehatan sebagai sekretaris.
Satgas akan menjangkau hingga ke puskesmas, distrik, dan kampung untuk mempercepat penanganan.
“Jika tidak ditangani serius, malaria akan menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi Papua Tengah. Maka hari ini kita satukan langkah, dari pusat sampai kampung,” pungkas Deinas.
Karena keterlibatannya dalam forum ini, Wakil Gubernur tidak dapat menghadiri pelantikan Bupati Puncak Jaya yang berlangsung di waktu bersamaan. Meski demikian, ia menegaskan komitmen pemerintah dalam dua misi penting: membangun kepemimpinan lokal dan menyelamatkan kesehatan rakyat. (MB)
