NABIRE – Dalam Rapat Paripurna DPRK Kabupaten Nabire yang digelar pada Selasa (6/5/2025) di ruang rapat kantor DPRD Nabire, sambutan Bupati Nabire, Mesak Magai, dibacakan oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawennari. Agenda paripurna ini sekaligus menjadi momentum pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRK Nabire yang baru.
“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Nabire, saya mengucapkan selamat kepada pimpinan DPRK Nabire yang baru saja mengucapkan sumpah, janji, dan jabatan. Semoga amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah,” ucap Wakil Bupati dalam sambutan tertulis Bupati Mesak Magai.
Ia menegaskan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan sinergitas serta kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam lima tahun mendatang.
“Hal ini demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Nabire juga menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nabire Tahun Anggaran 2024. Laporan ini mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan daerah.
“Kami menyadari masih terdapat kekurangan, tantangan, dan hambatan yang perlu dievaluasi dan diperbaiki bersama. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran konstruktif dari anggota dewan yang terhormat demi penyempurnaan kebijakan dan program pembangunan ke depan,” jelasnya.
Di akhir sambutan, Bupati Mesak Magai melalui Wakil Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan membangun Nabire secara bersama-sama.
“Mari kita eratkan kebersamaan dan bergotong royong membangun Nabire yang mandiri, maju, dan berdaya saing untuk masa depan yang lebih baik,” katanya.
Ketua DPRK Nabire, Nancy Karolin Worabay, S.Sos., M.Ip, turut menyampaikan komitmen lembaganya untuk mendukung program pemerintah daerah.
“DPR adalah manifestasi rakyat. Kami bertanggung jawab kepada rakyat sebagai tuan kami. Fungsi kontrol dan pengawasan tetap akan kami laksanakan terhadap seluruh program pembangunan, khususnya di tahun anggaran ini,” tegasnya.
Rapat Paripurna ini menjadi simbol penting bagi kesinambungan demokrasi dan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat di Kabupaten Nabire. (MB)
