JAKARTA – Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) bukan hanya sekadar pemekaran administratif, melainkan langkah strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat demokrasi lokal. Pernyataan ini disampaikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembangunan DOB (Forkonas PP DOB) yang digelar di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta.
“Ini bukan sekadar pertemuan rutin, tetapi bentuk penegasan bahwa aspirasi masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang lebih dekat dan responsif harus terus diperjuangkan,” ujar Tamsil Linrung di hadapan peserta Munas yang berasal dari berbagai daerah. Jumat, (21/02/2025).
Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa saat ini terdapat 337 usulan DOB di 36 provinsi, menandakan tingginya keinginan masyarakat untuk mendapatkan akses pembangunan yang lebih merata. Namun, Tamsil Linrung juga mengingatkan bahwa tidak semua DOB berhasil berkembang. Beberapa daerah mengalami stagnasi dan kesulitan dalam mencapai kemandirian fiskal serta administratif.
“Moratorium pembentukan DOB yang diterapkan selama beberapa tahun terakhir memang memiliki dilema tersendiri. Di satu sisi, ada kekhawatiran terhadap beban fiskal negara dan potensi kegagalan DOB, tetapi di sisi lain, tuntutan masyarakat untuk membuka kembali peluang pemekaran wilayah semakin kuat,” tambahnya.
Sebagai solusi, DPD RI mengusulkan percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menyusun Desain Besar Penataan Daerah (Desartada). Dengan adanya Desartada, proses pembentukan DOB dapat dilakukan secara selektif dan terencana dengan baik, sehingga menghindari kepentingan politik jangka pendek yang dapat menghambat efektivitas otonomi daerah.
Tamsil Linrung juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat otonomi daerah. Menurutnya, DOB harus menjadi instrumen akselerasi pembangunan nasional, bukan hanya sekadar pemisahan wilayah baru.
“Kita harus memastikan bahwa setiap daerah dapat berkembang sesuai potensinya tanpa kehilangan identitasnya. Selain itu, kebijakan nasional harus dapat diimplementasikan secara efektif tanpa mengurangi esensi dari desentralisasi,” tegasnya.
DPD RI berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi daerah dalam kerangka otonomi yang berkualitas. Perjuangan Forkonas PP DOB sejalan dengan misi DPD RI dalam memastikan hak-hak daerah diakomodasi dalam pembangunan nasional.
Sebagai penutup, Tamsil Linrung menegaskan bahwa pembentukan DOB bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi sebuah lompatan besar menuju masa depan yang lebih baik. Ia berharap Munas Forkonas PP DOB dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang membawa dampak nyata dalam percepatan pembangunan daerah.
“DOB adalah langkah maju dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, dan mewujudkan keadilan distributif di seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya.
