JAKARTA – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kunjungan kerja ke Papua Tengah guna mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV, Sinta Rosma Yenti, kunjungan ini melibatkan anggota Komite IV, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Papua Tengah, Pj. Bupati Mimika beserta jajaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Sinta Rosma Yenti menegaskan pentingnya pengawasan terhadap PNBP guna memastikan transparansi, optimalisasi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara.
Kegiatan ini bertujuan memperoleh pemahaman langsung mengenai implementasi UU PNBP di Papua Tengah serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.
“Transparansi pencatatan dan pelaporan PNBP dari sektor pertambangan sangat diperlukan. PNBP yang diberikan kepada daerah harus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan Papua Tengah,” ujar Sinta Rosma Yenti.
Sementara itu, anggota Komite IV dari daerah pemilihan Papua Tengah sekaligus Koordinator Tim, Eka Kristina Yeimo, menilai bahwa pengawasan ini sangat relevan untuk mengetahui manfaat yang diperoleh daerah dari PNBP, baik dari sumber daya alam maupun alokasi kementerian dan lembaga.
Dari sisi teknis, Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran II DJPb Papua, Sigit Purnomo, mengungkapkan bahwa penerimaan PNBP di Papua masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya penerimaan serta ketidaksempurnaan dalam pengenaan tarif sewa.
Senada dengan hal tersebut, Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Herman Kayame, menekankan perlunya sinergi lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah agar hak keuangan daerah dapat dipenuhi secara optimal.
Di sisi lain, Anggota Komite IV, Henock Puraro, menekankan bahwa PNBP yang diterima daerah tidak boleh hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan pengembangan sumber daya manusia.
“Tanggung jawab sosial perusahaan sudah cukup baik, namun perlu adanya perhatian lebih terhadap pengembangan SDM, termasuk aspek emosional dan spiritualitas,” ujar Henock Puraro.
Menutup kunjungan ini, Sinta Rosma Yenti menyampaikan bahwa Komite IV akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini melalui Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan.
“Komite IV DPD RI akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan untuk membahas tindak lanjut hasil kunjungan kerja di Papua Tengah,” tutupnya.
