Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

Kementerian HAM Siapkan “Kampung Redam” untuk Rekonsiliasi di Daerah Konflik

adminbadge-check


					Menteri HAM Natalius Pigai Perbesar

Menteri HAM Natalius Pigai

JAKARTA – Dalam upaya memperkuat perdamaian dan keadilan sosial, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berencana membangun Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Redam) di wilayah-wilayah yang pernah mengalami konflik sosial. Program ini diharapkan menjadi model integrasi sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat pascakonflik.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa Kampung Redam bukan sekadar proyek pembangunan fisik, tetapi juga wadah untuk membangun kembali rasa persaudaraan yang sempat terpecah akibat konflik.

“Indonesia memiliki banyak daerah yang pernah terlibat konflik, baik yang sudah mereda maupun yang masih berpotensi muncul kembali. Kampung Redam hadir sebagai ruang rekonsiliasi, tempat di mana masyarakat bisa hidup berdampingan dengan damai,” ujar Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/02/2025).

Sebagai langkah awal, kementerian akan memetakan daerah-daerah dengan sejarah konflik besar, seperti Ambon, Aceh, Lampung, Poso, serta beberapa wilayah di Kalimantan dan Papua. Selain itu, konflik berskala kecil, termasuk bentrokan antargeng di tingkat kampung, juga menjadi perhatian utama dalam program ini.

keunikan Kampung Redam terletak pada pendekatan yang berbasis komunitas. Kepemimpinan akan dipegang langsung oleh perwakilan masyarakat yang sebelumnya terlibat dalam konflik, dengan dukungan penuh dari pemerintah.

Untuk memperkuat nilai-nilai perdamaian, setiap Kampung Redam juga akan memiliki monumen rekonsiliasi yang berfungsi sebagai pengingat kolektif agar konflik serupa tidak terulang.

“Kami ingin membangun simbol perdamaian yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga tertanam dalam kesadaran masyarakat. Bahkan, jika dimanfaatkan dengan baik, monumen ini bisa menjadi daya tarik wisata,” tambah Pigai.

Lebih dari sekadar simbol, Kampung Redam akan memiliki sistem informasi pemantauan sosial, serta program pemulihan seperti rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi bagi korban konflik.

Pigai menegaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah memperkuat kohesi sosial dan memastikan bahwa bangsa Indonesia tetap bersatu dalam keberagaman.

“Ketika integrasi sosial semakin kuat, persaudaraan terjaga, dan kita makin solid sebagai bangsa, itulah tanda keberhasilan Kampung Redam,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Disperindag Mimika Perketat Pengawasan Sembako dan BBM Subsidi Jelang Nataru 2026-2027

18 November 2026 - 04:59 WIB

IMG 20261118 WA0045

Papua Tengah Raih Terbaik I Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Region III Papua

18 November 2026 - 04:54 WIB

IMG 20261118 WA0016

Pemkab Hadir di Tengah Masyarakat, Kesbangpol Deiyai Salurkan Sembako dan Gelar Bakar Batu Bersama Pengungsi di Timika

18 November 2026 - 04:46 WIB

IMG 20261118 WA0012

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066
Trending di Headline