JAKARTA – Senator Wilhelmus Pigai mengusulkan agar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Provinsi Papua Tengah dan Papua secara keseluruhan dikaji ulang. Dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Badan Gizi Nasional, ia menilai alokasi anggaran sebesar Rp, 10.000, yang digelontorkan pemerintah saat ini sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Papua.
Menurut Pigai, program MBG perlu dirancang secara komprehensif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti gereja, masjid, serta sekolah-sekolah. Selain itu, ia menekankan pentingnya memasukkan makanan khas Papua, seperti umbi-umbian dan sagu, dalam menu program MBG sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal dan pemanfaatan sumber daya pangan setempat.
“kami minta agar Badan Gizi Nasional dapat mempertimbangkan bahan makan pokok lokal papua seperti sagu, talas, dll,” ujar Pigai. Selasa, (21/01/2025).
Senator asal Papua tersebut juga menekankan perlunya keterlibatan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam pelaksanaan program ini. Ia berharap, dengan melibatkan masyarakat lokal, program ini tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga membuka peluang kerja bagi warga Papua.
Sebagai langkah pengawasan, Pigai meminta Badan Gizi Nasional untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan tujuan dan dilakukan evaluasi secara berkala. Menurutnya, pengawasan yang ketat akan menjamin efektivitas dan keberlanjutan program di masa depan.
“kami meminta Badan Gizi Nasioal dapat mengawasi dan mengevaluasi jalannya program MBG di seluruh Indonesia maupun di Papua tengah,” harapnya.
Program Makan Bergizi Gratis di Papua merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua melalui pemenuhan kebutuhan gizi. Namun, Pigai mengingatkan, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh pelibatan semua pihak dan perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat lokal.
