JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memberikan klarifikasi atas isu kenaikan gaji guru yang sempat menuai berbagai interpretasi setelah disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) beberapa waktu lalu. Pernyataan ini disampaikan dalam acara peringatan HGN 2024 sekaligus HUT ke-79 PGRI yang berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Sabtu (14/12/2024).
Mu’ti menjelaskan bahwa untuk guru non-ASN yang lulus sertifikasi pada tahun 2024, akan diberikan tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan, sementara bagi guru non-ASN yang tersertifikasi sebelum 2024, tunjangan mereka dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
“Ada kenaikan Rp500 ribu,” ujar Mu’ti.
Bagi guru ASN yang tersertifikasi mulai tahun 2024, tunjangan akan diberikan sesuai aturan yang berlaku, yakni sebesar satu kali gaji pokok. Namun, bagi guru ASN yang sudah tersertifikasi sebelumnya, tidak ada penyesuaian tambahan.
“Kami mohon maaf, mungkin jumlah ini belum sebanyak yang diharapkan. Namun, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru secara bertahap,” ungkapnya.
Mu’ti juga berpesan agar tunjangan sertifikasi yang diberikan digunakan secara bijak untuk menunjang profesionalisme sebagai pendidik.
“Tunjangan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi guru, sehingga berdampak pada mutu pendidikan nasional,” tambahnya.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, menyambut baik langkah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Ia menyoroti rencana percepatan sertifikasi bagi hingga 800.000 guru sebagai upaya penting untuk pemerataan kesejahteraan.
“Hampir 20 tahun usia program sertifikasi, namun masih ada 40 persen guru yang belum tersertifikasi. Dengan percepatan ini, kami optimistis kesejahteraan akan lebih merata,” kata Unifah.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan pendidikan yang selama ini dinilai kurang merata. Salah satu yang disorot adalah program guru penggerak yang menurutnya hanya menjangkau kelompok tertentu.
“Program seperti guru penggerak namanya indah, tetapi penerapannya sangat diskriminatif. Kami berharap evaluasi dari Kemendikdasmen dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh guru,” tegasnya.
Melalui momentum ini, PGRI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong para guru berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. PGRI juga berharap langkah-langkah pemerintah ke depan dapat semakin memperkuat profesi guru, baik dari sisi kesejahteraan maupun peningkatan kualitas secara keseluruhan.
