TIMIKA – Seminar Akhir Penyususnan Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah kegiatan rutin setiap tahunnya yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika.
Seminar penyusunan akhir Neraca Bahan Makanan berguna untuk mengevaluasi ketersediaan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
Sekretaris Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika, Nyoman Dwitana, menyebut dari data yang terhimpun, tahun ke tahun kebutuhan karbohidrat yang bersumber dari beras selalu terpenuhi. Bahkan sesuai aturan dari WHO, konsumsi beras sebagai kebutuhan utama karbohidrat sudah melampaui dari pola makan harapan.
“Sementara konsumsi sagu sebagai sumber karbohidrat sangatlah rendah. Ini perlunya kita mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi karbohidrat yang bersumber dari sagu. Lebih sehat dan harganya terjangkau,” ujar Nyoman saat diwawancarai, Kamis (14/11/2024).
Selain sagu, konsumsi buah-buahan lokal dan sayuran juga masih rendah. Sementara untuk lemak, masyarakat cenderung lebih banyak mengkonsumsi lemak yang bersumber dari minyak kelapa sawit.
Kata Nyoman, minyak kelapa sawit bisa diganti dengan minyak ikan. Sebab produksi ikan di Timika besar bahkan sampai diekspor ke luar daerah. Apalagi mengkonsumsi ikan sama dengan strategi kabinet presiden yang baru terkait kebutuhan pangan.
“Untuk memenuhi gizi sehat, kita mengimbau masyarakat untuk konsumsi ikan. Karena ia murah dan ketersediaannya juga banyak. Kita mengajak masyarakat memanfaatkan konsumsi pangan lebih bijak dan sehat,” tambahnya.
Dalam pembahasan NBM ini Dinas Ketahanan Pangan berkolaborasi dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah dan juga Badan Pusat Statistik Mimika dalam menyatukan data.
Ahli Muda di Tim Statistik Produksi BPS, Benny Hasibuan memberi masukan agar Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan agar rutin menurunkan petugas ke lapangan menghimpun data dari masyarakat setiap bulannya. Sehingga pada saat penyusunan NBM data tersebut sudah valid.
Menurutnya, BPS adalah instansi yang menginput data sektoral yang bersumber dari dinas-dinas terkait. Namun, terkadang data yang di dapatkan tersebut tidak sinkron dengan data dari kementerian.
“Jangan nanti pada saat kita melakukan kegiatan ini ada lagi baku menyalahkan. Kita usahakan bagaimana caranya agar bisa satu pintu, artinya program yang kita buat tidak tumpang tkndih,” kata Benny.
Ia juga mengaku sering kewalahan saat meminta data di suatu dinas karena pejabat sering berganti akibatnya data yang dikeluarkan bulan kemarin misalnya tidak sinkron lagi dengan data terbaru.
Ia menyebut sinergitas sangat penting untuk mensukseskan suatu program. Ia memisalkan, ketika Dinas Ketahanan Pangan ingin membuat program swasembada cabai dan terkendala di jalanan yang rusak. Sementara anggaran hanya tersedia untuk pengadaan bibit dan pembekalan petani. Untuk itu perlu bersinergi dengan Dinas PUPR untuk pembangunan jalan.
“Dengan begitu, 0 anggaran tetapi program tersebut bisa dijalankan dengan sinergitas antar stakeholder. Ini hanya masukan saja sesuai pengalaman yang saya dapatkan di Banyuwangi. Kita itu di satu Pemda, sudah seharusnya data kita sinkron,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Nyoman menyebut komitmen penyatuan data akan terus diperbaiki. ia mengaku dari tahun ke tahun petugas pengambil data aka terus ditingkatkan serta analisisnya juga guna mempertajam sasaran dan menjadi acuan untuk pembinaan komoditas pangan di Mimika. (Mercy)
