MIMIKA – Forum Komunikasi Kepala Kampung Kabupaten Mimika menyayangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Penjabat Sekda Mimika terkait pengelolaan anggaran dana kampung yang begitu besar namun masih banyak warga yang berada dibawah garis kemiskinan.
Pernyataan tersebut langsung ditanggapi oleh Ketua Forum Komunikasi Kepala Kampung Kabupaten Mimika Elias Mirip yang menilai bahwa masalah pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Mimika bukan menjadi tanggungjawab kepala kampung melainkan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Mimika.
Menurutnya, setiap Kampung diberikan anggaran terbatas sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, pelaksanaan kegiatan juga berasal dari dua sumber anggaran yaitu Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mana penggunaannya sudah jelas presentase penggunaan DD berupa penanganan stunting, pengembangan ekonomi, pembangunan fisik.
Selain itu ADD juga sangat jelas peruntukannya berdasarkan Perbup, yang mana anggaran ADD hampir 70 persen untuk membiayai operasional termasuk honor aparat, kepala kampung, bamuskam, RT-RT, RW-RW, PKK, dan Linmas.
Selain itu pembagian ADD kepada 133 kampung di Mimika dinilai tidak sesuai dengan UU. Forum Kepala kampung juga merasa ditipu karena anggaran yang diterima hanya sebesar 8 persen dari total anggaran untuk 1 kampung.
“Kalau kita bicara DD pemberantasan kemiskinan didaerah ini saya rasa itu tidak logis, itu terbalik. Menurut saya, pemberantasan kemiskinan di Mimika ada didalam APBD Mimika dan itu jelas. Di Papua APBD terbesar itu ada di Mimika tetapi angka kemiskinan tertinggi ada di Mimika, itu jangan salahkan kampung. Jadi kami minta dengan hormat kepada Pj. Sekda Mimika untuk tarik pernyataan itu,” kata Elias Mirip saat menggelar jumpa pers di jalan Budi Utomo ujung, Selasa (12/11/2024).
Lanjutnya, jangan karena terdapat segelintir kampung yang diduga tidak melaksanakan tanggungjawab dengan baik kemudian semua kampung terkena imbasnya. Padahal tanpa disadari pengembangan ekonomi sedang dilakukan semampu anggaran yang diturunkan kepada masing-masing kampung
“Dimana kesalahan korupsi kita, apakah bapak pernah turun dan melihat langsung, jangan hanya sebatas kata-kata dan salahkan sepihak,” ungkap Elias Mirip.
Ia juga meminta kepada Pemkab Mimika untuk melakukan monitoring ke 133 kampung untuk memastikan setiap penggunaan anggaran tepat sasaran. Selain itu ia juga meminta kepada pihak KPK untuk turun ke Timika dan memeriksa keuangan daerah sebelum melakukan pemeriksaan keuangan terhadap masing-masing kampung.
“Pj. Sekda klarifikasi atau tarik pernyataan, karena pernyataan yang bapak buat agar KPK turun dan periksa kepala-kepala kampung, tapi saya akan minta KPK turun periksa keuangan daerah, apakah kampung-kampung yang salah atau pemerintah daerah yang salah,” tegasnya.
