TIMIKA – Pengadilan Agama Mimika merilis angka perceraian di Mimika menjelang akhir tahun 2024, angkanya mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan tahun 2023.
Humas Kantor Pengadilan Agama Mimika, Ahmad Zubaidi mengatakan, dari data yang ada, jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Mimika sebanyak 217 kasus terhitung dari Januari hingga awal Oktober.
Dari 217 perkara tersebut sebanyak 147 perkara merupakan kasus perceraian, diantaranya sebanyak 43 perkara talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
Dari 147 perkara perceraian terdapat 1 perkara pembatalan perkawinan, 2 gugatan harta bersama, 24 permohonan penetapan perwalian, 1 penetapan asal usul anak, 29 permohonan pengesahan perkawinan, 6 dispensasi kawin, 2 gugatan waris hingga perkara pengangkatan anak dan, 2 penetapan ahli waris.
“Itu sampai dengan hari ini ya kalau di bulan Oktober sendiri itu ada 8 perkara yang masuk sampai dengan hari ini Kemudian dari 8 itu 7 itu perkara perceraian dan satu perkara perkawinan,” kata Ahmad Zubaidi di Kantor Pengadilan Agama Mimika, Kamis (10/10/2024).
Jika dipersentasekan total keseluruhan perkara yang ditangani sebanyak 67,74 persen masih didominasi oleh 147 dsru 217 perkara. Tentunya angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 2 persen jika dibandingkan dengan tahun kemarin 69,72 persen.
“Ini mengalami penurunan kalau akhir tahun kemarin sampai akhir tahun ya kalau sampai akhir tahun itu perceraian itu 69,72% itu kalau sampai Desember,” kata Ahmad Zubaidi.
Tentunya tingginya angka perceraian dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya, perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak bisa diselesaikan, meninggalkan salah satu pihak yang lain tanpa alasan tanpa izin, karena alasan ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), alasan perjudian, alasan miras dan alasan tersandung kasus dan dipenjara.
Sementara untuk penyelesaian perkara harta itu setelah terjadi perceraian yng mana suami istri masih mempunyai hak masing-masing terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Pada saat mereka putuskan untuk berpisah namun pembagian harta belum diselesaikan sehingga keduanya mengajukan ke pengadilan untuk diselesaikan.
“Perkara-perkara lainnya dengan perceraian itu juga didorong untuk diselesaikan secara kekeluargaan, kalau dilihat dari hasil mediasi kalau berdamai mereka kembali jadi rukun kembali tidak jadi bercerai akhirnya perkaranya dicabut karena perceraiannya tidak jadi kembali ke keadaan semula,” ungkap Ahmad Zubaidi. (Mercy)






