TIMIKA – Usai dilantik Oleh menjadi Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Mimika belum lama ini, Valentinus langsung eksen di Lapangan. Kegiatan diawali dengan memimpin apel gabungan bersama seluruh pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, Senin (9/9).
Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP, MSi, siap melakukan penataan ulang birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah Mimika.
Dalam kesempatan ini, Pj Bupati Valentinus merespons pernyataan Pj Gubernur Papua Tengah yang sebelumnya menyinggung bahwa birokrasi di Mimika sedang tidak baik-baik saja.
Valentinus menegaskan bahwa masukan tersebut harus dilihat sebagai motivasi untuk memperbaiki kinerja.
“Apapun yang disampaikan orang luar, jadikan itu suplemen untuk menguatkan diri kita. Mereka punya hak untuk menilai, namun tugas kita adalah bekerja dengan baik sebagai ASN,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa prioritas utamanya sebagai Pj Bupati adalah menata birokrasi yang dianggap masih perlu perbaikan.
Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan mantan bupati Eltinus Omaleng dan wakilnya Johannes Rettob sudah bagus, namun masih ada beberapa aspek yang harus disempurnakan.
“Jika ada yang mengatakan lembaga kita sakit, itu berarti masih ada hal yang harus diperbaiki, ada yang belum tepat,” jelas Valentinus.
Lebih lanjut, Valentinus menjelaskan bahwa meski seorang Pj Bupati memiliki kewenangan yang sama dengan bupati definitif, terdapat beberapa pembatasan seperti larangan melakukan mutasi atau perubahan kebijakan tanpa persetujuan Mendagri. Namun, penataan birokrasi dapat dilakukan dengan izin dari Kementerian Dalam Negeri jika dinilai perlu.
Salah satu masalah yang diidentifikasi Valentinus adalah adanya ketidakcocokan pangkat di beberapa unit kerja, di mana kepala unit memiliki pangkat lebih rendah daripada stafnya. Hal ini, menurutnya, menyebabkan birokrasi menjadi tidak efektif dan perlu segera diatasi dengan penataan yang tepat.
Valentinus menegaskan pentingnya menempatkan pegawai yang berkompeten di posisi yang sesuai. Banyak pejabat pelaksana tugas yang saat ini belum didefinitifkan, dan hal ini bisa memicu masalah dalam birokrasi.
“Proses ini mungkin akan menimbulkan kekecewaan bagi sebagian orang, namun tujuannya adalah untuk kebaikan bersama,” tambahnya.
Dalam penempatan jabatan, Valentinus menegaskan bahwa faktor kompetensi akan menjadi acuan utama, bukan kedekatan, suku, atau agama. Ia menyoroti bahwa organisasi yang baik sangat dipengaruhi oleh karakteristik pemimpinnya.
“Jika tidak dipimpin oleh pemimpin yang kompeten, maka organisasi akan sakit,” tegasnya.
Pj Bupati juga menekankan bahwa ASN harus berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya kepada pimpinan daerah.
“ASN harus melayani masyarakat dengan kompetensi, bukan untuk melayani bupati dan wakil bupati,” pungkas Valentinus. (EWR)






