Menu ✖

Mode Gelap
Tindak Lanjuti Kasus Hilangnya Dua Warga Sipil di Yahukimo, Sopater Sam Sampaikan Pengaduan ke Komnas HAM Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal

Headline

Dinas Perikanan Gelar Sosialisasi Bagi Pelaku UPI

Etty Welerbadge-check


					Dinas Perikanan Gelar Sosialisasi Bagi Pelaku UPI Perbesar

TIMIKA – Dinas Perikanan Mimika menggelar Sosialisasi Penerapan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI).

Kegiatan tersebut dikemas dalam program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan kegiatan pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usah mikro dan skala usaha kecil.

Sosialisasi berlangsung di Timika dan diikuti puluhan pelaku UPI di Mimika, belum lama ini.

Kepala Dinas Perikanan Mimika Anton Welerubun, mengatakan kegiatan ini ditujukan bagi pelaku usaha ikan dalam hal pengolahan dan distribusi ke luar daerah.

Pasalnya, selama ini banyak pelaku UPI yang belum sadar dalam hal pengolahan dan distribusi melalui pengiriman ke luar daerah.

“Kira berharap, mereka harus tahu bahwa seorang pelaku UPI, ketika ingin mengirimkan ikan ke luar daerah harus memiliki SKP,” kata Anton.

Anton menambahkan, banyak juga pelaku UPI yang mengeluh karena susahnya menerobos beberapa perusahaan seperti Pangansari Utama dan PT Freeport Indonesia.

Mereka mengaku bahwa perusahaan tersebut lebih banyak mendatangkan ikan dari luar daerah.

“Selama ini, pelaku UPI banyak mengeluhkan hal seperti itu. Padahal perusahan pasti memiliki standar dalam memperoleh ikan. Dan sudah seharusnya pelaku UPI di Mimika memliki SKP, dengan begitu mereka pasti sudah punya standar sesuai yang diminta perusahaan,” ujarnya.

Menurutnya, SKP akan membuat para pelaku UPI lebih mudah mengembangkan usahanya, terutama dalam pendistribusian. Sehingga apa yang dikeluhkan bisa teratasi dan persyaratan-persyaratan usaha juga akan terpenuhi.

“Ketika mereka tidak patuh pada syarat-syarat yang ditentukan, tentu akan ada sanksi yang akan diterima. Jadi kita harus bantu mengembangkan supaya usaha-usaha itu bisa sesuai yang kita harapkan,” tambah Anton.

Dikatakan, bahwa sejauh ini ada 23 UPI di Timika yang sudah terdaftar dan 22 yang sudah memiliki SKP. Ini adalah suatu penigkatan yang cukup besar.

Karena, kata Anton di Tahun 2021 cuma dua yang memiliki SKP tetapi sekarang sudah berkembang menjadi 22 yang memiliki SKP.

“Artinya, pelaku UPI sudah semakin sadar betapa pentingnya SKP dan mereka harus selalu berkoordunisasi dengan kami Dinas Perikanan,” ungkapnya. (EWR)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Tekan Kerawanan Pangan, Pemkab Deiyai Bantu Kaum Ibu penuhi Kebutuhan Pokok

19 November 2026 - 12:57 WIB

IMG 20261119 WA0059

Pemkab Mimika Melalui PUPR Susun Strategi Pemerataan Air Bersih hingga Wilayah Pesisir

19 November 2026 - 12:54 WIB

IMG 20261119 WA0057

Radio Publik Mimika Perkuat Komitmen Hadirkan Informasi Berimbang

19 November 2026 - 12:51 WIB

IMG 20261119 WA0058

Sidak di Pelabuhan Pomako, Disperindag Amankan Sejumlah Produk Kedaluwarsa

19 November 2026 - 12:44 WIB

IMG 20261119 214323

Dua Penghargaan Nasional Diraih, Pemkab Mimika Perkuat Transformasi Digital dan Pelayanan Adminduk

19 November 2026 - 06:18 WIB

IMG 20261119 151823
Trending di Headline