JAKARTA – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menjalin kesepakatan dengan Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub RI) terkait pengembangan Bandar Udara Douw Aturure di Kabupaten Nabire, Ibukota Provinsi Papua Tengah.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Maria Kristi Endah Murni, di Kantor Kemenhub RI, di Jakarta, Kamis (13/6).
Pj. Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM mengatakan, bandara baru yang sudah beroperasi dengan baik dan secara reguler sudah melayani penerbangan antar provinsi maupun kabupaten, namun saat ini perlu adanya percepatan peningkatan kualitas bandara agar pesawat berbadan besar bisa masuk ke Kabupaten Nabire.
“Memperhatikan kondisi bandara yang hanya bisa didarati pesawat setara jenis ATR. Selanjutnya untuk bisa didarati pesawat sejenis Boeing, maka landasan pacu, harus segera di perpanjang dengan harapan maskapai lain akan masuk sehingga terjadi persaingan harga tiket yang sehat,” kata Ribka Haluk dalam sambutannya.
Untuk percepatan pembangunan bandara tersebut, kata Ribka Haluk, Pemerintah Daerah telah membangun VIP Room Bandara yang akan selesai tahun ini. Kemudian telah dilakukan land clearing pada areal rencana perpanjangan landasan pacu dan ujung bandara arah laut serta penyambungan listrik dari PLN ke bandara baru.
“Selanjutnya tahun ini kami melalui dalam APBD Provinsi Papua Tengah akan membangun landasan pacu dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter dengan lebar 45 meter. Melakukan penimbunan ujung bandara sisi laut untuk safety zone penerbangan masuk dan keluar. Dan melakukan pembangunan pagar pengaman agar keamanan penerbangan lebih terjamin di bandara,” ungkapnya.
Ia menyampaikan ketiga kegiatan tersebut saat ini sedang proses tender fisik dan diharapkan pertengahan Juli sudah mulai membangun dan diharapkan dapat selesai Nopember sampai Desember 2024.
“Dalam anggaran APBD Perubahan, kami juga akan menganggarkan pembangunan tower, penyelesaian pelebaran bandara agar sepenuhnya panjang 2.500 meter X 45 meter, pengadaan PK tipe 1, pembangunan apron, pengembangan ruang tunggu, dan kegiatan lainnya untuk mendorong Bandara Nabire lebih modern,” ujarnya.
Ribka Haluk menambahkan, pemerintah daerah dan Kemenhub RI secara bersama- sama bermaksud melaksanakan percepatan pembangunan kebandar udaraan di Provinsi Papua Tengah, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyediaan transportasi udara dari dan ke Nabire serta mendukung kegiatan perekonomian, perdagangan dan peningkatan pariwisata di provinsi papua tengah.
“Hari ini sebagai moment bersejarah bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut diatas, dilakukan penandatangan MoU kesepahaman. Hal ini sangat penting sebagai pedoman dalam melaksanakan percepatan pembangunan khususnya Bandara Nabire,” tutur Ribka.
Sementara Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Maria Kristi Endah Murni mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang mengambil inisiatif membantu meningkatkan fasilitas Bandara Udara Douw Aturure di Nabire.
“Yang jelas kami berterima kasih, karena Pj Gubernur salah satu yang terbaik diantara para kepala daerah, sebab beliau mau bekerja sama. Tidak semua mau bekerja sama, effortnya Pj Gubernur keren, kerjanya cepat. Jadi kita juga enak kerja samanya. Beliau itu maunya cepat, cepat, cepat,” jelasnya.
Ia menambahkan pihaknya tentu mendukung keinginan Pj Gubernur Papua Tengah yang menginginkan agar pesawat udara berbadan besar seperti pesawat jenis Boeing bisa mendarat di Kabupaten Nabire.
“Beliau ingin memberikan kado special kepada masyarakat di Papua Tengah pada momen tahun baru, tentu ini bisa dilakukan. Kita akan bekerja sama untuk mewujudkan mimpi seluruh masyarakat di Papua Tengah,” pungkasnya. (Zen)
