TIMIKA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mimika membuka ruang bagi partai politik, organisasi kepemudaan (OKP), dan seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, serta evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada sebelumnya.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu menjelang tahapan Pemilu 2029.
Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mimika, Faizal Tura, S.H., menyampaikan hal itu saat diwawancarai di Hotel Horison Diana, Timika, Papua Tengah, Sabtu (24/10/2026).
Faizal menjelaskan, meskipun saat ini belum memasuki tahapan pemilu, Bawaslu tetap menjalankan kegiatan edukasi, sosialisasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat sesuai tugas dan kewenangannya.
Menurutnya, periode non-tahapan menjadi kesempatan bagi Bawaslu untuk membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama dalam mengevaluasi kekurangan pengawasan pada pelaksanaan pemilu dan pilkada sebelumnya.
“Dalam kegiatan ini, kami membuka ruang bagi partai politik, OKP, dan seluruh komponen masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, serta masukan terkait evaluasi pemilu dan pilkada sebelumnya,” jelas Faizal.
Ia mengatakan, berbagai masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sistem pengawasan, sekaligus memperkuat persiapan menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2029.
Faizal mengungkapkan, sekretariat Bawaslu Mimika telah menyiapkan sekitar lima kegiatan yang difasilitasi untuk mendukung penguatan pengawasan dan kelembagaan. Dua kegiatan di antaranya telah terlaksana, termasuk kegiatan sosialisasi yang berlangsung pada Sabtu tersebut dan kegiatan terkait pencegahan sengketa.
Sementara itu, tiga agenda lainnya yang masih akan dilaksanakan meliputi sosialisasi mengenai netralitas aparatur sipil negara (ASN), pencegahan politik uang, serta penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu.
Ia menargetkan seluruh agenda tersebut dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2026 atau paling lambat awal November 2026.
Faizal menambahkan, sekretariat Bawaslu memiliki peran dalam memberikan dukungan administratif, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan agar seluruh program dapat berjalan dengan baik serta melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Ia berharap forum-forum sosialisasi tersebut tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan persoalan nyata yang ditemukan selama pelaksanaan pemilu maupun pilkada.
Menurutnya, masukan dari berbagai pihak juga penting dalam pembahasan perubahan regulasi pemilu agar kepentingan seluruh pemangku kepentingan dapat dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang membentuk undang-undang.
“Catatan dan kekurangan dari pelaksanaan pemilu maupun pilkada sebelumnya perlu menjadi bahan perbaikan. Karena itu, kami membuka ruang bagi semua pihak untuk memberikan masukan demi penyelenggaraan pemilu yang lebih baik ke depan,” ujarnya.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Bawaslu Mimika berharap partisipasi masyarakat semakin meningkat, kapasitas kelembagaan semakin kuat, dan pengawasan pemilu dapat berjalan lebih optimal dalam menghadapi tahapan Pemilu 2029. (Cr3)
