JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal penyelesaian konflik di Papua secara damai dan berkeadilan. Hal ini disampaikan usai DPD RI menerima audiensi dari Amnesty International Indonesia dan perwakilan masyarakat Papua yang mengadukan diduga pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berlangsung di sejumlah wilayah di Papua.
Audiensi berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026), dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, bersama anggota DPD lainnya seperti Filep Wamafma dan sejumlah senator yang mewakili wilayah Papua. Dalam pertemuan itu, Amnesty International menyampaikan laporan terkait pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa daerah seperti Nduga, Lanny Jaya, Yahukimo, dan Intan Jaya.
DPD RI Minta Pemerintah Ubah Pendekatan Konflik
Menanggapi aduan tersebut, DPD RI mengeluarkan sejumlah rekomendasi kebijakan kuat kepada Pemerintah Pusat. Rekomendasi utama meliputi penghentian pendekatan militeristik dalam menangani konflik bersenjata di Papua serta penarikan pasukan non-organik TNI guna mencegah eskalasi konflik dan melindungi keselamatan warga sipil.
“DPD RI memandang penyelesaian konflik di Papua tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keamanan semata,” ujar Yorrys Raweyai dalam pernyataannya. Ia menekankan pentingnya dialog, perlindungan HAM, serta kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat Papua untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.
DPD juga meminta aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk menggunakan langkah yang terukur dan proporsional untuk meminimalkan jatuhnya korban dan mengurangi trauma pada masyarakat setempat.
Isu HAM & Krisis Kemanusiaan di Tengah Konflik
Dalam audiensi itu, salah satu isu yang diangkat adalah Tragedi Gearek 2025, sebuah insiden yang melibatkan operasi udara militer di kawasan Papua yang menewaskan seorang anak dan memaksa ratusan warga mengungsi. Yorrys menyatakan bahwa kekerasan di Papua adalah kenyataan yang terjadi, namun ia mengungkapkan kesulitan membawa isu tersebut ke forum nasional karena tekanan tertentu.
Amnesty International, lewat Direktur Eksekutif Usman Hamid, juga menyerukan agar proses hukum menangani dugaan pelanggaran HAM dilakukan secara terbuka, transparan, dan independen. Organisasi HAM ini menyoroti peningkatan kehadiran militer tanpa keputusan politik yang jelas dan menekankan pentingnya dialog dalam penyelesaian masalah.
Poin-Poin Rekomendasi DPD RI
Beberapa rekomendasi penting yang disampaikan DPD RI kepada pemerintah antara lain:
-
Penghentian konflik bersenjata dan pendekatan militeristik serta penarikan pasukan non-organik.
-
Penanganan pengungsi internal secara komprehensif dan prioritas pada pemulihan fasilitas layanan publik.
-
Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai kurang berpihak pada kesejahteraan lokal.
-
Penguatan perlindungan hak masyarakat adat Papua sesuai UU Otonomi Khusus.
-
Pembentukan Komisi HAM dan Pengadilan HAM yang berkedudukan di Papua untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dan HAM.
DPD RI menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut diperlukan demi terciptanya penyelesaian konflik Papua yang damai, adil, serta menghormati martabat manusia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
