Menu

Mode Gelap
Sengketa PAW DPR Papua Tengah, Simon Gobai Resmi Tunjuk Yakehu sebagai Kuasa Hukum Natal di Tengah Luka Bangsa: Refleksi dari Sumatera hingga Papua Kepsek SD Inpres Nabarua Sampaikan Terima Kasih, 159 Siswa Terima PIP Usulan Senator Wilhelmus Pigai Sinergi Membangun SDM: Wilhelmus Pigai Dukung Penuh Program Pendidikan Gratis Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa: 2026 Adalah Tahun Lompatan Besar bagi Pendidikan Gratis di Papua Tengah Pesta Kembang Api Spektakuler di Pantai Nabire, Masyarakat: Terima Kasih Gubernur Meki Nawipa

News

Benidiktus Bame: Papua Bukan Tanah Kosong, Kami Tolak Program Sawit Presiden Prabowo

adminbadge-check


					Benidiktus Bame: Papua Bukan Tanah Kosong, Kami Tolak Program Sawit Presiden Prabowo Perbesar

SORONG, PAPUA BARAT DAYA – Intelektual Muda Papua Barat Daya, Benidiktus Bame, menyatakan penolakan keras terhadap arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait rencana masif perkebunan kelapa sawit di Tanah Papua.

​Pernyataan ini merespons pertemuan tertutup di Istana Negara pada 16 Desember 2025, di mana Presiden mengumpulkan 6 Gubernur, 42 Bupati/Walikota, dan 10 Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua. Dalam pertemuan itu, Presiden berharap Papua ditanami sawit untuk produksi Biofuel (BBM) demi swasembada energi nasional.

​Benidiktus menegaskan bahwa narasi pembangunan tersebut keliru jika menganggap Papua sebagai lahan tak bertuan yang bebas dieksploitasi.

​”Papua Bukan Tanah Kosong”

​”Yang jelas Papua bukan tanah kosong. Di sini ada hutan adat, tanah yang dihuni oleh manusia Papua. Kami minta dihentikan dan tolak seluruh program kelapa sawit di tanah Papua. Kami tidak mau kehilangan hutan kami,” tegas Benidiktus Bame kepada awak media, Rabu (17/12/2025).

​Ia memperingatkan seluruh kepala daerah di Papua agar tidak mengorbankan masa depan generasi penerus hanya demi mengikuti instruksi pusat yang berpotensi merusak lingkungan.

​”Seluruh kepala daerah di Papua harus tolak program kelapa sawit di Papua, jangan bikin generasi Papua kehilangan masa depan mereka. Kami bisa hidup tanpa kelapa sawit, tetapi kami tidak bisa hidup tanpa hutan dan alam kami,” lanjutnya.

​Kritik Keras: Belajar dari Sumatera dan Aceh

​Benidiktus meminta Kabinet Merah Putih untuk membuka mata terhadap dampak ekologis perkebunan sawit di wilayah lain.

​”Kita belajar dari Aceh kemarin, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Itu pelajaran berharga untuk Bapak Presiden. Jangan hancurkan Papua dengan program kelapa sawit. Jelas sebagai Intelektual Muda saya menolak dengan tegas,” ujar Benidiktus.

​Ia menyarankan agar pemerintah pusat membawa program tersebut ke daerah lain yang lahannya mungkin lebih sesuai, bukan ke Papua yang merupakan benteng terakhir hutan hujan tropis.

​Benidiktus juga mencontohkan kegagalan dan dampak buruk yang sudah terjadi di wilayah lokal seperti Keerom dan Klamono, Sorong.

​”Kepala sawit tidak membawa dampak sama sekali. Banyak orang di Keerom dan Klamono sudah menjadi korban, mereka merasa kehilangan karena hutan mereka terancam habis,” tambahnya.

​Soroti PSN Merauke dan Pelanggaran HAM

​Dalam argumennya, Benidiktus memaparkan data terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke yang dinilai menyengsarakan masyarakat adat.

​”Projek PSN di Merauke menyedot ribuan hektar hutan. Hari ini realisasi pengolahan hutan di Merauke dari target jangka pendek 40.000 hektar, 31.600 hektar telah berhasil diolah dan ditanami. Sisa 8.400 hektar belum dikerjakan hanya karena kondisi medan yang sulit,” paparnya.

​Lebih jauh, ia menyoroti sisi kemanusiaan di mana banyak nyawa melayang akibat konflik agraria.

​”Banyak hutan dan tanah kami dicaplok perusahaan sawit. Banyak nyawa manusia melayang karena mereka berjuang untuk tanah dan hutan mereka, tetapi mereka dibunuh, ditembak, dan dianiaya,” kata Benidiktus dengan nada tinggi.

​Ultimatum: Pendidikan Gratis, Bukan Sawit

​Menutup pernyataannya, Benidiktus Bame memberikan ultimatum. Jika pemerintah memaksakan kehendak untuk menjadikan Papua sebagai lumbung sawit, perlawanan masif akan terjadi.

​”Jika dipaksakan, kami akan konsolidasi masa duduki semua kantor di tanah Papua. Papua tidak membutuhkan kelapa sawit, kami butuh pendidikan gratis dan kesehatan gratis,” tegasnya.

​Ia mengingatkan bahwa rakyat Papua membutuhkan infrastruktur dasar dan pengembangan SDM, bukan perusakan hutan demi kepentingan pemodal.

​”Jangan merusak hutan Papua untuk kepentingan kapitalis. Rakyat Papua butuh pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur merata, bukan sawit,” pungkas Benidiktus.

​Ringkasan Poin Penolakan Benidiktus Bame:

  1. Ekologis: Menolak alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan sawit.
  2. Sosiologis: Menegaskan Papua berpenghuni dan masyarakat adat bergantung pada hutan (“Papua Bukan Tanah Kosong”).
  3. Ekonomis: Menilai sawit hanya menguntungkan kapitalis, bukan rakyat.
  4. Tuntutan: Mengganti program sawit dengan Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis.
Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Speed Boat Alami Laka Laut, Seluruh Penumpang Berhasil Dievakuasi

13 Januari 2026 - 14:00 WIB

Img 20260113 wa0134

Pelajar SMA Negeri 1 Nabire Apresiasi Festival Media Se-Tanah Papua, Dinilai Jadi Pondasi Jurnalistik

13 Januari 2026 - 13:56 WIB

Img 20260113 wa0125

Festival Media Se-Tanah Papua Perdana 2026 di Nabire, Dihadiri Ratusan Wartawan dan Tokoh Pers 

13 Januari 2026 - 13:44 WIB

Img 20260113 wa0117

Ribuan Umat Kingmi Ikut Ibadah Peringati Hari Pekabaran Injil Masuk ke Pedalaman

13 Januari 2026 - 13:31 WIB

Img 20260113 wa0115

Berkas Perkara Tiga Tersangka Narkoba Dilimpahkan ke Kejaksaan

13 Januari 2026 - 13:27 WIB

Img 20260113 wa0111
Trending di Headline