PANIAI – Dewan Hukum Adat Paniai Barat mendesak Pemerintah Kabupaten Paniai untuk segera menyalurkan bantuan pangan bagi warga yang terdampak longsor dan banjir bandang di wilayah Paniai Barat, Obano. Desakan ini disampaikan menyusul semakin parahnya kondisi masyarakat akibat akses transportasi lumpuh dan cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
“Pemerintah daerah harus segera mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan bahan pangan. Kami memohon serius perhatian dari dinas terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, dan BPBD,” ujar Kepala Suku Besar Paniai Barat Tulis Vitalis Pigai dalam keterangan resmi, Sabtu (9/9/2025).
Menurut Vitalis, tanaman ubi yang menjadi makanan pokok warga kini terancam gagal panen akibat hujan yang terus-menerus. Jika tidak ada intervensi cepat dari pemerintah, dikhawatirkan wilayah tersebut akan menghadapi krisis pangan yang lebih besar.
Selain melalui jalur darat yang sulit diakses akibat longsor, Dewan Adat juga meminta agar distribusi bantuan dapat dilakukan lewat udara menggunakan pesawat. Hal ini dinilai penting untuk mengantisipasi keterbatasan transportasi darat dan mempercepat penyaluran logistik ke warga terdampak.
Dewan Hukum Adat juga menyoroti masalah infrastruktur dasar yang hingga kini belum terselesaikan, salah satunya terkait listrik. Warga Paniai Barat disebut sudah puluhan tahun hidup tanpa aliran listrik, namun belum ada langkah nyata dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Warga sudah puluhan tahun hidup tanpa listrik, tapi Pemda terkesan santai dan tidak mengambil keputusan nyata. Kami harap pemerintah segera turun tangan dan bertindak,” tegas Pigai
Dewan Hukum Adat Paniai Barat berharap Pemda Kabupaten Paniai bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah lebih tanggap terhadap situasi darurat yang dihadapi warga, baik terkait pangan, transportasi, maupun kebutuhan dasar lainnya. (MB)
