NABIRE — Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi Partai NasDem Dapil Papua Tengah, Arjuna Sakir, S.E., M.M., AK., CA., CSFA, melaksanakan kunjungan kerja reses di Kota Nabire provinsi Papua tengah, kegiatan ini dilaksanakan Aula Auditorium RRI Nabire, Rabu (18/6/2025).
Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikan sejumlah program strategis nasional yang menjadi fokus kerjanya di Komisi VII DPR RI.
Dalam sambutannya, Arjuna menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota dewan untuk menjalin komunikasi dua arah dengan masyarakat di daerah pemilihan.
“Reses ini bukan hanya sekadar menyampaikan program kerja, tapi juga menjadi ruang untuk mendengar langsung keluhan dan aspirasi masyarakat. Inilah yang menjadi dasar perjuangan kami di parlemen,” tegas Arjuna.
Ia juga menyampaikan bahwa sebagai anggota Komisi VII, ia terlibat langsung dalam pembahasan isu-isu strategis di bidang energi, industri, riset, pariwisata, UMKM, serta lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI. Salah satu capaian yang dibanggakan adalah keberhasilan TVRI Kalimantan Barat dalam melebihi target pendapatan negara.
Meski demikian, ia mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak dijadikan alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.
“Kami di Komisi VII memperjuangkan agar efisiensi tidak mengorbankan tenaga kerja. Jangan sampai ada PHK dengan dalih efisiensi, apalagi di lembaga-lembaga mitra kerja kami,” ujarnya.
Selain itu, Arjuna juga menyinggung proses legislasi yang sedang berlangsung di DPR RI, termasuk pembahasan RUU TNI, RUU BUMN, dan Minerba, serta 12 RUU inisiatif DPR lainnya yang tengah dalam proses.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Papua Tengah dari Fraksi NasDem, sebagai bentuk sinergi antara DPR RI dan DPR Provinsi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua Tengah.
Arjuna menutup sambutannya dengan mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan usulan dan permasalahan secara langsung.
“Kami hadir di sini agar bisa membawa suara rakyat Papua Tengah sampai ke tingkat nasional, baik dalam fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran,” pungkasnya. (MB)
