NABIRE – UNICEF Tanah Papua menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Tengah di sektor pendidikan, terutama dalam mendorong pelaksanaan pendidikan inklusif dan layanan yang merata untuk semua anak.
Hal ini disampaikan oleh Pria Santri Beringin, Spesialis Pendidikan UNICEF Tanah Papua, usai acara penutupan Workshop Pengembangan Peta Jalan Pembelajaran Literasi Dasar dan PAUD Sensitif GEDSI yang berlangsung pada 10–11 Juni 2025 di Nabire.
“UNICEF tidak menggantikan peran pemerintah. Justru kami mendukung program prioritas yang sudah dicanangkan, seperti program pendidikan gratis oleh Gubernur Papua Tengah. Ini menjadi pintu masuk kerja sama kami di semua kabupaten, dengan provinsi sebagai pemimpin koordinasinya,” ujar Santri kepada wartawan, Rabu (11/6).
Menurutnya, pemahaman akan pembagian kewenangan sangat penting dalam kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia menjelaskan, meskipun pendidikan dasar dan menengah adalah kewenangan kabupaten, pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab untuk intervensi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dari jenjang TK hingga SMA.
“Misalnya, pendataan anak berkebutuhan khusus di TK hingga SMA yang belum mendapat layanan pendidikan. Provinsi bisa turun tangan. Kita bisa telusuri penyebabnya dan bantu perencanaan serta penganggaran agar mereka terlayani,” jelasnya.
UNICEF juga mendorong adanya pelatihan dan pendampingan rutin bagi guru dan kepala sekolah, yang kemudian dikawal melalui dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD di tingkat provinsi dan kabupaten.
“Tugas kami adalah mendorong agar pendataan, pelatihan, dan pendampingan berjalan secara berkelanjutan, bukan insidental,” tambahnya.
Lebih jauh, Santri menyoroti pentingnya penyediaan sarana-prasarana sederhana namun berdampak besar, seperti buku bacaan kontekstual Papua dan alat permainan edukatif (APE) untuk anak usia dini. Menurutnya, APE penting agar anak-anak tidak mengalami kesulitan saat masuk ke jenjang pendidikan dasar.
“Main puzzle, main pasir, berbagi mainan — semua itu bukan hal sepele. Itu bagian dari proses pendidikan anak. Anak tidak hanya hadir di sekolah, tapi juga harus benar-benar belajar dan membawa pulang hasil belajar,” tegas Santri.
Dukungan UNICEF, lanjutnya, bertujuan untuk memastikan setiap anak di Papua Tengah menerima pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhannya, termasuk kelompok rentan seperti ABK dan anak dari komunitas terpencil.
Penutupan kegiatan workshop ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Papua Tengah, Marthen Ukago, mewakili Gubernur Meki Nawipa. Workshop selama dua hari ini menghasilkan rumusan awal peta jalan pendidikan literasi dasar dan PAUD berkualitas yang sensitif terhadap gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia Papua Tengah. (MB)
