JAKARTA – Pemerintah memastikan bahwa langkah efisiensi anggaran kementerian tidak akan berdampak pada hak aparatur sipil negara (ASN) maupun pelayanan masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan ini hanya menyasar belanja operasional dan non-operasional, seperti pemeliharaan, perjalanan dinas, serta pengadaan alat dan infrastruktur.
“Fokus efisiensi ini tetap menjaga belanja penting seperti belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos). Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Inpres No. 1 Tahun 2025,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (17/2/2025).
Adapun empat program yang tetap terlindungi dari pemangkasan anggaran adalah:
- Bantuan Sosial (Bansos)
Pemerintah menegaskan bahwa anggaran untuk bansos tetap utuh dan tidak akan dipotong. Sri Mulyani menyebut berbagai program sosial yang menyasar masyarakat tetap berjalan seperti biasa.
“Bansos tidak dikurangi sama sekali. Semua program yang melayani masyarakat tetap berjalan sesuai rencana,” jelasnya.
- Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-13
Gaji ke-13 dan THR bagi ASN telah dianggarkan dan dipastikan tetap diberikan. Sri Mulyani meminta masyarakat untuk bersabar menunggu pencairan resminya.
“Sudah dianggarkan dan sedang dalam proses. Mohon ditunggu,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/2/2025) lalu.
- Beasiswa LPDP dan KIP Kuliah
Kementerian Keuangan juga memastikan bahwa program beasiswa, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), tetap berjalan tanpa pemotongan anggaran.
“Anggaran beasiswa tidak dikurangi. Mahasiswa yang menerima bantuan tetap dapat melanjutkan studinya seperti biasa,” ujar Sri Mulyani.
Sekjen Kemendikti-Saintek, Togar M Simatupang, juga menegaskan bahwa beasiswa lainnya, seperti Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), tetap terjaga.
- Pelayanan Publik
Kebijakan efisiensi anggaran juga tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik. Sri Mulyani menegaskan bahwa kementerian dan lembaga tetap harus menjalankan tugasnya secara optimal meski dilakukan efisiensi di sektor lain.
“Efisiensi ini mendorong budaya kerja yang lebih efektif tanpa mengorbankan pelayanan publik dan pencapaian target pemerintah,” ungkapnya.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi turut memastikan bahwa subsidi transportasi publik tetap menjadi prioritas. Hal yang sama ditegaskan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, yang menyebut bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu layanan bagi warga binaan.
