JAKARTA – Direktur Utama PT Jasa Rahardja, Rivan Achmad Purwantono, menegaskan bahwa korban begal yang mengalami kecelakaan di jalan raya tetap berhak menerima santunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Agita Nurfianti, mempertanyakan kebijakan santunan bagi korban begal, menanggapi informasi yang beredar bahwa mereka tidak termasuk dalam kategori penerima santunan Jasa Rahardja.
“Korban begal yang mengalami kecelakaan di jalan tetap mendapat santunan sesuai aturan yang berlaku. Namun, pelaku begal tidak masuk dalam cakupan santunan,” tegas Rivan Achmad Purwantono. Selasa, (05/01/2025).
Agita menyoroti banyaknya kasus begal yang terjadi di jalan raya, di mana para korban sering mengalami luka berat dan membutuhkan bantuan medis dengan biaya yang tidak sedikit. Ia juga menyinggung kendala administrasi dalam pengajuan klaim BPJS yang mengharuskan adanya laporan kepolisian dan verifikasi lainnya, yang bisa memperlambat akses korban terhadap layanan kesehatan.
Menurutnya, jika benar korban begal tidak menerima santunan dari Jasa Rahardja, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Ia mengingatkan bahwa sistem jaminan sosial merupakan hak warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat 3, yang mengamanatkan negara untuk menyediakan perlindungan sosial yang merata dan adil bagi seluruh rakyat.
Sebagai badan usaha milik negara (BUMN), PT Jasa Rahardja mengelola dana pertanggungan kecelakaan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964. Dalam klarifikasinya, Rivan menekankan bahwa santunan diberikan kepada korban kecelakaan yang terjadi di jalan raya, termasuk korban begal yang mengalami kecelakaan akibat insiden tersebut.
“Dalam konteks kecelakaan di jalan, korban begal tetap berhak menerima santunan. Namun, bagi pelaku begal, mereka tidak termasuk dalam cakupan yang dapat menerima santunan,” jelasnya.








