Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

PT Jasa Rahardja Pastikan Korban Begal di Jalanan Berhak Mendapat Santunan

adminbadge-check


					Foto : Istimewa Perbesar

Foto : Istimewa

JAKARTA – Direktur Utama PT Jasa Rahardja, Rivan Achmad Purwantono, menegaskan bahwa korban begal yang mengalami kecelakaan di jalan raya tetap berhak menerima santunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Agita Nurfianti, mempertanyakan kebijakan santunan bagi korban begal, menanggapi informasi yang beredar bahwa mereka tidak termasuk dalam kategori penerima santunan Jasa Rahardja.

“Korban begal yang mengalami kecelakaan di jalan tetap mendapat santunan sesuai aturan yang berlaku. Namun, pelaku begal tidak masuk dalam cakupan santunan,” tegas Rivan Achmad Purwantono.  Selasa, (05/01/2025).

Agita menyoroti banyaknya kasus begal yang terjadi di jalan raya, di mana para korban sering mengalami luka berat dan membutuhkan bantuan medis dengan biaya yang tidak sedikit. Ia juga menyinggung kendala administrasi dalam pengajuan klaim BPJS yang mengharuskan adanya laporan kepolisian dan verifikasi lainnya, yang bisa memperlambat akses korban terhadap layanan kesehatan.

Menurutnya, jika benar korban begal tidak menerima santunan dari Jasa Rahardja, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Ia mengingatkan bahwa sistem jaminan sosial merupakan hak warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat 3, yang mengamanatkan negara untuk menyediakan perlindungan sosial yang merata dan adil bagi seluruh rakyat.

Sebagai badan usaha milik negara (BUMN), PT Jasa Rahardja mengelola dana pertanggungan kecelakaan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964. Dalam klarifikasinya, Rivan menekankan bahwa santunan diberikan kepada korban kecelakaan yang terjadi di jalan raya, termasuk korban begal yang mengalami kecelakaan akibat insiden tersebut.

“Dalam konteks kecelakaan di jalan, korban begal tetap berhak menerima santunan. Namun, bagi pelaku begal, mereka tidak termasuk dalam cakupan yang dapat menerima santunan,” jelasnya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Disperindag Mimika Perketat Pengawasan Sembako dan BBM Subsidi Jelang Nataru 2026-2027

18 November 2026 - 04:59 WIB

IMG 20261118 WA0045

Papua Tengah Raih Terbaik I Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Region III Papua

18 November 2026 - 04:54 WIB

IMG 20261118 WA0016

Pemkab Hadir di Tengah Masyarakat, Kesbangpol Deiyai Salurkan Sembako dan Gelar Bakar Batu Bersama Pengungsi di Timika

18 November 2026 - 04:46 WIB

IMG 20261118 WA0012

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066
Trending di Headline