JAKARTA– Komite III DPD RI menegaskan bahwa dunia pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berbagai persoalan yang melibatkan akses, kesejahteraan tenaga pendidik, serta infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan.
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (3/2/2025), menyampaikan bahwa ketimpangan dalam dunia pendidikan masih nyata. Masalah utama meliputi keterbatasan jumlah sekolah, kurangnya tenaga pengajar, serta minimnya sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah terpencil.
Selain itu, terdapat kesenjangan kesejahteraan antara guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer, baik di sekolah negeri maupun swasta. Standar kompetensi pengajaran juga masih memerlukan peningkatan guna menjamin mutu pendidikan yang lebih baik.
Salah satu isu yang turut disoroti adalah pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Berdasarkan data yang disampaikan Filep, terdapat sekitar 700 ribu guru honorer di Indonesia, sementara pada tahun 2024 hanya tersedia 300 ribu formasi P3K. Hal ini berarti masih ada sekitar 400 ribu guru honorer yang belum memperoleh kepastian status kepegawaian.
Tidak hanya itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mengalami berbagai kendala di lapangan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sejumlah siswa mengeluhkan rasa makanan yang kurang sesuai, sementara sebagian lainnya merasa tidak mendapatkan makanan sesuai yang dijanjikan, seperti susu. Bahkan, terjadi insiden keracunan siswa di salah satu sekolah dasar di Sukoharjo akibat konsumsi makanan dari program ini.
Filep menegaskan perlunya sinergi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI dengan Dinas Pendidikan di setiap provinsi serta koordinasi dengan Badan Gizi Nasional RI guna memastikan program pendidikan berjalan dengan baik dan efektif.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa pemerintah terus berfokus pada pengangkatan guru honorer menjadi P3K untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan standar pendidikan di seluruh Indonesia. Sementara itu, ia juga menegaskan bahwa program MBG sepenuhnya berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional RI, dengan sekolah sebagai pihak pelaksana.
Di sisi lain, anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Hartono, menyoroti dampak pengangkatan guru honorer menjadi P3K terhadap sekolah-sekolah swasta. Ia mengungkapkan bahwa banyak sekolah swasta mengalami kekurangan tenaga pengajar akibat perpindahan guru ke sekolah negeri setelah diangkat menjadi P3K.
Sementara itu, anggota DPD RI asal Papua, David Harol Waromi, menekankan pentingnya peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak Papua yang masih harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai sekolah. Ia meminta pemerintah untuk menyediakan fasilitas transportasi, seperti bus sekolah, guna membantu anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang lebih layak.
