MIMIKA – Anggota DPD RI Dapil Provinsi Papua Tengah, Wilhelmus Pigai melaksanakan kegiatan reses di Hotel Serayu, Mimika, Provinsi Papua Tengah. Dalam pertemuan ini, sejumlah masyarakat yang untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait isu-isu di bidang pendidikan, kesehatan, dan keberangkatan haji. Kamis, (31/10/2024) lalu.
Pada sesi diskusi, masyarakat mengemukakan tiga isu utama yang menjadi perhatian.
Masyarakat meminta agar penempatan ASN, khususnya bagi pendatang yang lahir dan besar di Papua, dilakukan secara merata. Mereka mengusulkan pembagian proporsi sebesar 80% untuk Orang Asli Papua (OAP) dan 20% untuk non-OAP, termasuk dalam pengangkatan P3K dan guru honorer.
Keluhan lain yang muncul adalah terkait keanggotaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif, terutama bagi mereka yang sudah tidak bekerja di perusahaan sebelumnya. Masyarakat berharap agar BPJS tersebut dapat digunakan kembali dengan adanya intervensi dari pemerintah.
Masyarakat juga mengeluhkan lamanya waktu tunggu keberangkatan haji yang mencapai 15 tahun, serta tingginya biaya haji yang mencapai Rp69 juta. Mereka meminta solusi yang dapat mempercepat proses keberangkatan sekaligus menurunkan biaya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wilhelmus Pigai memberikan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat di tingkat nasional.
Ia menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan pemerataan ASN, P3K, dan guru honorer tanpa diskriminasi.
“Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mendapatkan peluang kerja, namun tetap memperhatikan keadilan bagi OAP,” ungkapnya.
Ia berjanji akan mengupayakan solusi melalui subsidi pemerintah untuk mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkannya.
Wilhelmus juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk mencari solusi dalam mempercepat proses keberangkatan haji dan meninjau ulang kebijakan terkait biaya.
Kegiatan reses ini diakhiri dengan diskusi mendalam antara masyarakat dan Wilhelmus Pigai, yang menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.
“Kami akan terus memperjuangkan aspirasi ini di tingkat pusat agar masyarakat Papua dapat menikmati hak-haknya secara adil,” tutupnya.
