TIMIKA – Kepolisian Resor Mimika menggelar pertemuan bersama tokoh-tokoh di Kabupaten Mimika, dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas menjelang hari pemungutan suara dan juga isu Transmigrasi yang menjadi perbincangan hangat seputar transmigrasi.
Pertemuan yang berlangsung di Dj. Resto yang berlokasi di jalan Budi Utomo ujung, Sabtu (9/11/2024) malam yang dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika, Yan Selamat Purba, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Mimika Paulus Yanengga, perwakilan Lemasa dan Lemasko, perwakilan Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda.
Kasat Binmas Polres Mimika, AKP Dorty J dalam penyampaiannya mengatakan, Polres Mimika melaksanakan pertemuan bersama parah tokoh-tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, perwakilan mahasiswa berdasarkan perintah langsung dari pimpinan Polres Mimika terkait dengan isu Transmigrasi yang santer menjadi perbincangan hangat, dan juga kamtibmas menjelang pemungutan suara yang tersisa 18 hari lagi.
“Kita dengar selama ini bahwa isu transmigrasi ini bagi masyarakat Papua adalah sesuatu yang menakutkan sehingga sampai pada detik ini institusi polri belum ada pemberitahuan dari pimpinan atau dari pemerintah, kita juga sudah koordinasi dengan dinas terkait dan ternyata dinas terkait juga tidak tahu,” kata AKP Dorty.
Menurutnya belum ada pemberitahuan atau perintah dari pimpinan terkait isu transmigrasi sehingga isu terkait transmigrasi sengaja digiring oleh oknum-oknum tertentu untuk menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat menjelang hari pemungutan suara yang tersisa 18 hari lagi.
“Saya bersama kasat Intel bertemu dengan masyarakat dan mengajak sebagai duta damai, kemudian memberitahukan kepada lapisan masyarakat bahwa jangan terlalu percaya dengan berita-berita yang tidak benar, hoax, berita yang menyudutkan pemerintah yang seakan-akan mengancam,” jelasnya.
Selain itu, ia juga memastikan bahwa beberapa kejadian tindak pidana dalam beberapa hari terakhir yang membuat masyarakat menjadi resah, tentunya tidak ada kaitannya dengan isu politik atau cipta kondisi tetapi murni tindak pidana.
“Ini murni tindak pidana sehingga membuat orang lain menjadi korban. Tidak ada unsur atau kelompok tertentu yang membuat sampai situasi menjadi caos,” ungkapnya. (Mercy)
