NABIRE – Badan Pengurus Wilayah Komite Nasional Papua Barat BPW KNPB Teluk Cenderawasih Nabire, Papua Tengah, peringati Hari Ulang Tahun HUT Ke-18
HUT kali ini, KNPB mengusung tema, 18 Tahun KNPB kobarkan Api perlawanan di tengah situasi Zona Darurat militerisme dan kemanusiaan di bangsa West Papua. Ini berlangsung di Asdo Bumi Wonorejo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (19/11/2026).

Ketua Umum Badan Pengurus Wilayah Komite Nasional Papua Barat BPW KNPB Teluk Cenderawasih Nabire, Kris Mote menegaskan situasi Pendropan Militer yang berkembang di wilayah Meepago khususnya Kabupaten Paniai ini hanya membuat trauma kepada rakyat.
“Pendropan militer secara besar-besaran banyak di wilayah Mepago, mulai dari Nabire sampai Timika hal ini juga telah kita saksikan bersama bahwa perluasan kehadiran militer tersebut telah membuat rakyat secara sadar maupun tidak sadar diam, takut, bahkan sampai meninggalkan rumah dan kampung halaman,” katanya.
Pada momentum hari ulang tahun HUT KNPB, pihaknya menyampaikan kepada publik bahwa pengerahan militer dalam skala besar adalah Negara tidak sungguh-sungguh memberi ruang gerak hidup bagi rakyat bangsa Papua.
“Kepada rakyat Papua dan media agar menyampaikan informasi secara detail terkait kekerasan yang dilakukan oleh militer dengan alasan apa pun, baik pengamanan komunikasi sepihak maupun alasan lainnya.
Secara khusus KNPB meminta kepada pemerintah Kabupaten di wilayah konflik agar segera pulang pengungsi ke kediamanmasing-masing.
“Serta, pulangkan militer secara menyeluruh dari tanah Papua, dan secara khusus di daerah-daerah konflik tempat penggarapan berlangsung,” tegas Kiris Mote.
KNPB sebagai media rakyat Papua, Kris mengajak agar rakyat Papua tidak lagi berdiam diri dalam perlawanan terhadap seluruh kasus rentetan.
“Karena, hal ini telah berdampak sejak 1961 hingga saat ini,” katanya.
Untuk itu, ia mengajak kepada rakyat Papua untuk semangat perlawanan ini harus terus ditumbuh suburkan agar perjuangan ini terus dilanjutkan hingga tercapainya kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat.
Kris meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia yang mana telah berhasil memperluaskan militernya di Papua terlebih khusus di perluasan ini memang murni adalah kepentingan kaum feudal.
Untuk itu, ia menegaskan kepada Negara bahwa segera kembalikan rakyat yang telah berpencar karena status darurat militer di tanah airnya dan tidak lagi melakukan tindakan-tindakan sepihak yang memicu kehancuran kepada rakyat.
“Apabila niat KNPB, tidak diindahkan betul-betul, KNPB ancam bakal kembali melakukan mobilisasi masyarakat untuk menentukan Nasib sendiri,” pungkasnya. (MB)









