JAKARTA – Senator Papua Pegunungan, Sopater Sam, terus menindaklanjuti kasus hilangnya dua warga sipil dari Suku Mek di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Setelah sebelumnya membawa persoalan tersebut ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, kini Sopater secara langsung menyampaikan pengaduan masyarakat kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kamis, (19/11/2026).
Pengaduan tersebut disampaikan di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, dan diterima langsung oleh Komisioner Komnas HAM, Saurlin P. Siagian.
Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas kasus hilangnya dua warga sipil yang hingga kini masih membutuhkan kejelasan mengenai keberadaan dan nasib keduanya.
Ia berharap pengaduan tersebut mendapat perhatian serius dari Komnas HAM agar proses pencarian fakta dapat segera dilakukan.
“Harapan kami, Komnas HAM dapat menindaklanjuti pengaduan ini secara serius dan menyeluruh. Yang paling penting saat ini adalah mengetahui keberadaan kedua warga sipil tersebut dan memberikan kepastian kepada keluarga mereka,” Harapnya.
Menanggapi laporan itu, Komnas HAM menyampaikan akan melakukan langkah-langkah pencarian fakta guna menelusuri peristiwa dan mengungkap keberadaan kedua warga sipil tersebut.
Sopater juga berharap proses penanganan kasus ini dilakukan secara objektif dan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
“Kami ingin persoalan ini mendapat kejelasan. Keluarga korban berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, proses pencarian fakta dan penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.
Pengaduan ini menjadi bagian dari upaya mendorong penanganan kasus melalui lembaga negara yang memiliki mandat dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.
Sebelumnya, sebagaimana diberitakan Piyos News pada 4 November 2026, Sopater Sam telah membawa kasus hilangnya dua warga Suku Mek tersebut ke DPD RI dan mendesak agar peristiwa itu diusut tuntas serta penegakan hukum dilakukan.
Melalui pengaduan langsung ke Komnas HAM ini, diharapkan proses pencarian fakta dapat segera berjalan sehingga kasus tersebut memperoleh kejelasan dan hak-hak keluarga korban mendapatkan perhatian.









