TIMIKA – Membangun daerah tidak cukup hanya dengan mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga dituntut memastikan seluruh masyarakat, tanpa memandang perbedaan suku, agama, budaya, maupun latar belakang sosial, mendapatkan ruang dan kesempatan yang setara.
Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam Pleno I Sesi II Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-II Tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (15/11/2026).
Mengangkat tema “Kota Toleran sebagai Fondasi Demokrasi dan Pembangunan Inklusif”, forum ini menghadirkan Bupati Mimika, Johannes Rettob, bersama Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, sebagai narasumber dari unsur pemerintah daerah.
Diskusi juga menghadirkan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, H. Muhammad Adib Abdushomad, serta akademisi Papua, Dr. Septinus Saa.
Pertemuan para narasumber dari latar belakang berbeda tersebut menjadi ruang untuk membahas bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat membangun daerah yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga mampu menjamin kehidupan yang harmonis, adil, dan setara.
Dalam pembahasan pleno, toleransi ditempatkan sebagai salah satu fondasi penting demokrasi. Sebab, demokrasi yang sehat tidak hanya berbicara tentang kebebasan menyampaikan pendapat atau proses politik, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak setiap warga dan perlakuan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat.
Bagi Mimika, pembahasan ini memiliki relevansi tersendiri. Kabupaten Mimika merupakan daerah dengan masyarakat yang berasal dari beragam suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan sekaligus tanggung jawab bersama untuk terus dijaga.
Melalui forum ini, pengalaman pemerintah daerah dalam mengelola keberagaman menjadi bagian penting dari pertukaran gagasan. Kehadiran Wali Kota Singkawang juga memberikan kesempatan untuk berbagi perspektif dan praktik baik mengenai upaya membangun kehidupan masyarakat yang toleran.
Perspektif dari Kementerian Agama dan kalangan akademisi turut memperkaya pembahasan, terutama terkait penguatan kerukunan umat beragama, peran kebijakan publik, serta pentingnya membangun kesadaran masyarakat dalam menghargai perbedaan.
KKT II di Mimika diharapkan tidak berhenti sebagai ruang bertukar pandangan. Berbagai gagasan yang muncul dalam pleno ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.
Melalui konferensi nasional ini, ditegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dilihat dari kemajuan fisik suatu daerah. Kemampuan pemerintah menciptakan rasa aman, memberikan kesempatan yang adil, melindungi hak masyarakat, dan menjaga persatuan di tengah keberagaman juga menjadi ukuran penting kemajuan sebuah daerah.
Dari Mimika, semangat membangun Indonesia yang toleran, demokratis, dan inklusif diharapkan semakin diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. (Cr2)
