TIMIKA – Membangun kehidupan masyarakat yang toleran tidak cukup hanya dengan saling menghargai perbedaan. Dibutuhkan koordinasi, solidaritas, dan keterlibatan seluruh elemen untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai, serta harmonis.
Pesan tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr. Akmal Malik, M.Si., dalam rangkaian Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (15/11/2026).
Akmal menilai, berbagai persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah atau kelompok tertentu. Diperlukan pemahaman bersama dan koordinasi lintas sektor agar setiap tantangan dapat dihadapi melalui langkah yang terarah.
Ia mencontohkan pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19. Situasi tersebut menjadi pelajaran bahwa persoalan besar hanya dapat diatasi apabila pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan membangun solidaritas serta bergerak bersama.
Menurutnya, semangat kebersamaan seperti itu juga harus diterapkan dalam menjaga toleransi dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Akmal menegaskan, harmoni sosial tidak cukup diukur dari hubungan baik antarkelompok atau tidak adanya konflik. Lebih dari itu, harus ada upaya konkret untuk mencegah potensi perpecahan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memastikan setiap warga merasa aman dalam menjalankan kehidupan sosial dan keagamaannya.
Keberagaman agama, budaya, dan latar belakang sosial, lanjutnya, semestinya tidak menjadi penghalang dalam membangun persatuan. Justru perbedaan tersebut dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan komunikasi, kepedulian, dan tanggung jawab bersama.
Pesan ini menjadi relevan dalam pelaksanaan KKT II di Mimika yang mengangkat tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif, dan Damai dalam Tata Kebinekaan”.
Konferensi nasional yang mempertemukan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi, berbagi pengalaman, serta membahas langkah strategis dalam membangun daerah yang toleran dan inklusif.
Mimika sendiri memiliki karakter masyarakat yang majemuk dengan berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan sekaligus kekuatan yang membutuhkan komitmen seluruh elemen untuk terus menjaga persaudaraan.
Melalui KKT II, diharapkan terbangun kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh agama, masyarakat sipil, dan seluruh komponen masyarakat.
Dengan demikian, toleransi tidak berhenti sebagai pesan dalam forum konferensi, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan, kepedulian sosial, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. (Cr2)
