TIMIKA – Toleransi tidak cukup hanya dibangun melalui seruan untuk saling menghormati. Lebih dari itu, diperlukan kebijakan pemerintah, kepemimpinan yang inklusif, serta keterlibatan masyarakat untuk memastikan setiap warga dapat hidup setara di tengah keberagaman.
Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan dalam pembukaan Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (15/11/2026).
Pembukaan KTT ke- II diawali dengan Doa Lintas agama. Doa dalam Agama Islam dibawakan oleh H. Jodoh Priyanto, Doa Kristen dibawakan oleh Pdt. Dewi Iriani Tuasela, Doa Agama Hindu dibawakan oleh I Made Kembardana, Doa Agama Budha dibawakan oleh Up. Sutanto dan Doa Agama Katolik dibawakan oleh Ps. Paulus Weti.
Bupati Mimika, Johannes Rettob yang membuka secara resmi konferensi tersebut, mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun persatuan, bukan alasan untuk terpecah belah.
Menurut Rettob, Mimika merupakan daerah yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial. Kondisi ini menjadi modal sosial yang harus terus dirawat melalui sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, serta membangun komunikasi yang baik antarsesama.
Ia berharap KKT II tidak hanya menjadi forum diskusi antarpemangku kepentingan, tetapi mampu menghasilkan gagasan dan komitmen yang dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
Rettob juga menyampaikan apresiasi kepada SETARA Institute, seluruh peserta, tamu undangan, dan pihak-pihak yang telah mendukung penyelenggaraan konferensi nasional tersebut.
Sementara itu, Direktur SETARA Institute, Dr. Halili Hasan, memberikan penekanan berbeda. Ia menilai penguatan toleransi di Indonesia harus dimulai dari prakarsa daerah, mengingat perubahan kebijakan di tingkat nasional membutuhkan proses panjang.
Menurut Halili, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan dinamika kehidupan masyarakat. Karena itu, daerah memiliki ruang untuk melahirkan kebijakan dan program yang menjamin kesetaraan serta perlindungan terhadap seluruh warga tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun identitas lainnya.
Ia menjelaskan, istilah Kota Toleran dalam KKT memiliki pengertian luas. Tidak hanya merujuk pada wilayah yang secara administratif berstatus kota, tetapi juga mencakup kabupaten, provinsi, hingga keterlibatan masyarakat sipil.
Halili menguraikan dua makna filosofis dari istilah kota, yakni madinah yang menggambarkan peradaban dan kemajuan, serta city yang berakar dari kata civility atau kesantunan dalam kehidupan bermasyarakat.
Dengan pemaknaan tersebut, KKT menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah daerah, tokoh agama, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan guna bertukar pengalaman, membahas regulasi, serta memperkuat praktik baik dalam membangun kehidupan yang harmonis.
Tiga Pilar Kepemimpinan Menjadi Kunci
Halili menegaskan, membangun ekosistem toleransi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan kerja bersama melalui tiga pilar kepemimpinan, yakni kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan ekonomi (economic leadership), dan kepemimpinan sosial (social leadership).
Ketiga pilar tersebut harus berjalan beriringan agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial serta perlindungan hak seluruh masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai infrastruktur sosial yang menjembatani komunikasi lintas agama, membangun dialog, dan mencegah potensi konflik di tengah masyarakat.
Selain itu, pendidikan toleransi bagi generasi muda menjadi perhatian penting. Halili mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan media sosial membawa tantangan tersendiri dalam membangun karakter generasi penerus.
Ruang digital, menurutnya, harus dimanfaatkan secara positif untuk memperluas komunikasi, membangun hubungan antarkelompok, dan menumbuhkan sikap saling menghargai, bukan justru menjadi ruang berkembangnya prasangka dan perpecahan.
Mimika Diharapkan Jadi Contoh Prakarsa dari Timur
Dalam konteks penguatan toleransi nasional, Halili memandang penyelenggaraan KKT II di Mimika sebagai momentum penting untuk mendorong lahirnya inisiatif dari Indonesia Timur.
Ia menilai, perubahan regulasi nasional terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak selalu dapat berlangsung cepat. Karena itu, langkah konkret di tingkat daerah menjadi salah satu jalan strategis untuk terus memperjuangkan kehidupan yang lebih inklusif.
“Maka yang paling gampang bisa kita lakukan hari ini adalah mendorong prakarsa Mimika. Itu merupakan momentum baik untuk mendorong pemerintah daerah,”ungkapnya.
SETARA Institute juga membuka peluang memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama untuk mendorong inisiatif positif yang tumbuh dari daerah.
Melalui KKT II yang mengusung tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif, dan Damai dalam Tata Kebinekaan”, Mimika diharapkan tidak hanya menjadi tuan rumah konferensi, tetapi juga mampu memperlihatkan bahwa toleransi dapat tumbuh melalui kepemimpinan, dialog, dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat.
Konferensi ini diharapkan melahirkan rekomendasi dan langkah konkret yang dapat diterapkan di berbagai daerah, sehingga semangat toleransi tidak berhenti di ruang pertemuan, melainkan hadir dalam kebijakan publik dan kehidupan sehari-hari masyarakat. (Cr2)
