NABIRE – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah memperkuat edukasi pencegahan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) dan HIV/AIDS kepada populasi kunci dan kelompok berisiko di Kabupaten Nabire.
Langkah tersebut dilakukan menyusul angka kumulatif kasus HIV/AIDS di Nabire yang telah menembus lebih dari 10 ribu kasus hingga akhir Juni 2026. Sementara itu, jumlah kumulatif kasus di tingkat Provinsi Papua Tengah mencapai 24.777 kasus.
Sosialisasi bertema pencegahan PIMS dan HIV/AIDS itu berlangsung di Aula Serbaguna Samabusa, Kabupaten Nabire, Kamis (12/11/2026), pukul 11.00–14.00 WIT.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan pengurus organisasi lokalisasi, perwakilan RT/RW setempat, serta ratusan pekerja seks komersial (PSK) yang masih aktif bekerja di kawasan tersebut.
Dalam kesempatan itu, perwakilan pimpinan Lokalisasi Samabusa, Abdur Karim Goly Misiro, menyampaikan apresiasi kepada KPA Papua Tengah yang telah memberikan perhatian dan edukasi kesehatan kepada para pekerja di lingkungan lokalisasi.
Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan. Selain itu, Karim meminta agar kebutuhan alat kontrasepsi berupa kondom turut disampaikan kepada Gubernur Papua Tengah untuk mendukung pencegahan penularan PIMS dan HIV/AIDS.
“Kami berterima kasih kepada KPA Papua Tengah yang sudah datang jauh-jauh untuk memberikan kami edukasi yang sangat berharga dan bermanfaat. Dan juga tolong sampaikan kepada Gubernur bahwa kami membutuhkan alat kontrasepsi (kondom) yang banyak,” tuturnya.
Karim mengajak seluruh peserta mengikuti sosialisasi dengan serius serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam aktivitas sehari-hari.
“Mari kita dengar dengan baik dan semoga tempat kita ini sama-sama bebas dari bahaya penyakit, jadi mohon untuk diperhatikan,” ujarnya.
Mantan Ketua Pengurus Organisasi Lokalisasi selama 25 tahun itu juga menjelaskan bahwa para pekerja binaan di Samabusa menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin dua kali dalam sebulan melalui puskesmas.
Apabila ditemukan pekerja yang mengalami infeksi, pihak pengelola memberikan pembinaan dan mengarahkan yang bersangkutan untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara pekerja dengan kondisi kesehatan tertentu yang dinilai tidak memungkinkan melanjutkan aktivitas akan diminta berhenti bekerja. Bahkan, sebagian dipulangkan.
“Anak-anak binaan kami ini rutin melakukan pemeriksaan di puskesmas satu bulan dua kali. Jika ada yang terinfeksi, kami berikan obat, kami bina dan jika sudah parah disuruh berhenti bekerja dan ada yang biasanya dipulangkan,” jelasnya.
KPA: Kasus HIV/AIDS Nabire Lebih dari 10 Ribu
Sementara itu, Ketua KPA Provinsi Papua Tengah, Freny Anouw, menyampaikan terima kasih kepada pengelola lokalisasi dan seluruh peserta yang telah memberikan kesempatan kepada KPA untuk melaksanakan sosialisasi.
Freny mengatakan tingginya angka kasus HIV/AIDS harus menjadi perhatian bersama, terlebih Nabire merupakan ibu kota Provinsi Papua Tengah dengan masyarakat yang berasal dari berbagai suku, latar belakang, dan budaya.
“Kita siapkan payung sebelum hujan turun. Di Kabupaten Nabire yang sudah positif HIV/AIDS itu 10 ribu lebih. Itu data di akhir bulan Juni, nanti beberapa bulan kami akan umumkan lagi, pasti ada kenaikan angka. Kalau di Papua Tengah itu kasusnya sekarang sudah 24.777 kasus, itu pun jumlah yang sudah terinfeksi dan yang sudah periksa,” jelasnya.
Menurut Freny, tingginya mobilitas dan keberagaman penduduk di Nabire menjadi alasan pentingnya memperkuat edukasi serta pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan obat antiretroviral (ARV) di puskesmas yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai kebutuhan medis.
“Karena Nabire itu adalah ibu kota Provinsi Papua Tengah, maka akan banyak suku yang tinggal dengan budaya yang berbeda, dari Papua maupun dari luar. Tempat ini sebagai lokalisasi yang sah, maka perlu ada pemeriksaan yang rutin, karena fasilitas dan ARV pemerintah sudah siapkan di puskesmas. Jadi harus periksa. Yang sudah kena HIV harus pengobatan, jangan biarkan mereka sendiri,” tuturnya.
Freny juga memastikan KPA Papua Tengah siap membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses pelayanan kesehatan, termasuk persoalan administrasi maupun pengobatan di rumah sakit.
“Jika ada kendala dalam pengobatan dan administrasi di rumah sakit, hubungi KPA Provinsi, kami akan bantu untuk surati,” jelasnya.
Pemeriksaan Berkala dan Penggunaan Kondom Ditekankan
Dalam pemaparan materi sosialisasi, Sekretaris I KPA Papua Tengah, Leonardus O. Magai, menekankan pentingnya pemeriksaan HIV secara berkala serta penggunaan kondom secara konsisten untuk mengurangi risiko penularan.
Ia mengingatkan para pekerja agar mengutamakan kesehatan dan keselamatan diri serta tidak mengabaikan penggunaan alat pengaman karena tawaran uang dalam hubungan seksual tanpa kondom.
“Semua harus rutin periksa per tiga bulan karena pekerjaan yang ibu-ibu lakukan ini sangat berbahaya dan rentan terhadap penyebaran HIV/AIDS. Juga harus menggunakan alat pengaman setiap melakukan hubungan intim. Jangan pernah mau menerima mereka yang tidak mau menggunakan pengaman walaupun ditawar dengan uang besar. Harus utamakan kesehatan dan keselamatan,” tegas Leonardus.
Menurutnya, pemeriksaan dini memungkinkan seseorang mengetahui status kesehatannya sehingga apabila ditemukan infeksi dapat segera memperoleh penanganan medis dan pengobatan sesuai prosedur.
Ia juga mengingatkan bahwa orang yang terdiagnosis HIV tidak boleh ditinggalkan ataupun dikucilkan. Dukungan lingkungan dan kepatuhan menjalani pengobatan ARV merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas hidup orang dengan HIV.
KPA Soroti Aktivitas Berisiko di Luar Lokalisasi
Dalam kesempatan tersebut, Freny turut mengapresiasi pengelola Lokalisasi Samabusa yang telah menjalankan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap para pekerja binaan.
Namun, ia mengingatkan bahwa upaya pencegahan HIV/AIDS tidak boleh hanya berfokus pada kawasan lokalisasi. Aktivitas seksual berisiko yang berlangsung di luar kawasan tersebut juga perlu menjadi perhatian.
Ia menyoroti aktivitas yang berlangsung di tempat kos, melalui aplikasi, homestay, maupun hotel yang menurutnya belum memiliki pengawasan dan tata tertib kesehatan yang memadai.
“Di Lokalisasi Samabusa mereka selalu menjalankan pemeriksaan satu bulan dua kali. Jadi yang berbahaya itu yang di kos-kosan, yang menggunakan aplikasi, di homestay, dan yang di hotel yang tidak ada tata tertib bahkan tersembunyi, maka kami akan diskusikan lebih lanjut untuk kita sita dan bersihkan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan perlunya perluasan edukasi dan pencegahan HIV/AIDS ke berbagai lingkungan masyarakat, bukan hanya di kawasan lokalisasi.
Pada akhir kegiatan, KPA Papua Tengah menyerahkan bantuan alat kontrasepsi berupa kondom kepada para pekerja lokalisasi melalui Ketua Keamanan Lokalisasi, Abdul Karim.
Penyerahan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap upaya pencegahan penularan PIMS dan HIV/AIDS, sekaligus merespons kebutuhan alat perlindungan yang sebelumnya disampaikan pengelola lokalisasi.
Melalui kegiatan ini, KPA Papua Tengah berharap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan berkala, penggunaan kondom, akses pengobatan ARV, serta penghapusan stigma terhadap orang dengan HIV semakin meningkat.
KPA juga menekankan bahwa penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Edukasi, pemeriksaan, pencegahan, dan pengobatan perlu diperkuat di berbagai lingkungan demi melindungi kesehatan masyarakat Papua Tengah. (MB)
