TIMIKA — Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika meminta Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan APBD Perubahan 2026 benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan mendesak masyarakat, bukan sekadar perubahan angka dalam dokumen anggaran.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika, Adrian Andhika Thie, SST.Par, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRK Mimika, Sabtu (26/9/2026).
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti struktur APBD Perubahan 2026 dengan pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp5,05 triliun, sementara belanja mencapai Rp6,16 triliun. Pemerintah diminta menjelaskan setiap perubahan anggaran, termasuk sumber pembiayaan, program prioritas, lokasi, OPD penanggung jawab dan manfaat yang dihasilkan.
“APBD Perubahan bukan hanya perubahan angka dalam sebuah dokumen anggaran. Ini merupakan upaya memastikan setiap sumber daya daerah diarahkan secara tepat, efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Adrian.
Salah satu perhatian utama Fraksi PDI Perjuangan adalah pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Fraksi menerima keluhan masyarakat terkait pungutan seragam sebesar Rp300 ribu di sekolah negeri dan meminta pemerintah melakukan evaluasi agar kebijakan pendidikan gratis tidak justru menambah beban orang tua.
Di bidang ketenagakerjaan, Fraksi meminta Pemkab Mimika mengevaluasi pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, termasuk jumlah tenaga kerja lokal dan OAP yang telah terserap.
Pemerintah juga diminta membangun satu data pencari kerja dan layanan penempatan kerja terintegrasi, memperkuat pelatihan sesuai kebutuhan dunia kerja, serta memastikan Dana Otsus untuk pengembangan SDM OAP menghasilkan kompetensi, sertifikasi, pemagangan dan penempatan kerja yang terukur.
Persoalan pengungsi dari 10 kampung di Distrik Jila juga menjadi perhatian. Fraksi meminta pemerintah segera memastikan pendataan serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, mulai dari pangan, tempat tinggal sementara, pelayanan kesehatan hingga bantuan sosial.
Di sektor pelayanan dasar, Fraksi menyoroti kebutuhan sarana kesehatan, air bersih, drainase, penerangan jalan, jembatan, sanitasi dan persampahan, terutama di wilayah Mimika Baru dan Wania. Pemerintah diminta menetapkan titik prioritas dan target penyelesaian secara jelas.
Fraksi juga mendorong percepatan pembangunan pelayanan dasar di wilayah Jita, termasuk Pustu di kampung-kampung, transportasi laut dan peningkatan fasilitas lapangan terbang.
Selain itu, penataan Pasar SP2, SP4 dan Pasar Lama diminta dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha pedagang.
Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan meminta seluruh kepala OPD fokus merealisasikan program yang telah dianggarkan dan memastikan pekerjaan Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan tepat waktu.
Fraksi menegaskan setiap perubahan anggaran harus memiliki sasaran, lokasi, alokasi, penanggung jawab dan manfaat yang dapat diukur sehingga APBD Perubahan benar-benar berdampak pada masyarakat Mimika. (Red)
