TIMIKA — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRK Mimika meminta Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan APBD Perubahan 2026 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar perubahan angka dalam dokumen anggaran.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRK Mimika, Benyamin Sarira, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRK Mimika, Sabtu (26/9/2026).
Fraksi PKB menyoroti struktur RAPBD Perubahan 2026, terutama target pendapatan daerah sebesar Rp5,05 triliun dan belanja daerah mencapai Rp6,16 triliun.
PKB meminta pemerintah menjelaskan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp584,5 miliar, termasuk capaian realisasi hingga periode terakhir serta dasar penetapan target tersebut.
Sementara terhadap belanja daerah, Fraksi PKB menilai anggaran besar harus dibarengi dengan hasil yang terukur.
Belanja operasi sebesar Rp4,6 triliun dan belanja modal sekitar Rp1,17 triliun diminta diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pertanyaan utama dalam politik anggaran bukan hanya apakah anggaran tersedia, tetapi apakah struktur belanja telah memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat,” kata Fraksi PKB.
Fraksi PKB juga meminta penjelasan terbuka terkait penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,116 triliun, khususnya jika bersumber dari SiLPA.
Pemerintah diminta menjelaskan asal, besaran, serta alasan terbentuknya SiLPA dan penggunaannya. Termasuk penyertaan modal daerah sebesar Rp5,8 miliar kepada BUMD, PKB meminta adanya kejelasan mengenai penerima, dasar hukum, target kinerja, manfaat ekonomi, kontribusi terhadap PAD, serta mekanisme pengawasannya.
Selain persoalan struktur anggaran, PKB menekankan agar APBD Perubahan tetap memprioritaskan pelayanan dasar, seperti kesehatan di wilayah pesisir dan pedalaman, air bersih, pendidikan, transportasi, infrastruktur kampung, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan bagi Orang Asli Papua (OAP).
PKB juga memberikan perhatian pada percepatan serapan APBD dan dana Otsus agar anggaran yang telah direncanakan tidak kembali menjadi SiLPA.
Sejumlah persoalan lain turut disoroti, di antaranya belum tuntasnya pembangunan Perpustakaan Daerah, kebutuhan lahan untuk pembangunan Puskesmas Wania, persoalan tanah di Jalan Hasanuddin-Gang Anggrek, serta pelayanan pengadaan barang dan jasa yang dinilai masih perlu diperkuat.
Di bidang ketenagakerjaan, PKB mendorong pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) bertaraf nasional di Mimika serta penguatan pengawasan terhadap rekrutmen tenaga kerja lokal.
Fraksi PKB juga meminta program beasiswa dan bantuan pendidikan diberikan secara lebih tepat sasaran dan berkeadilan, termasuk bagi putra-putri Amungme dan Kamoro.
Dalam rekomendasinya, Fraksi PKB meminta Pemerintah Kabupaten Mimika melengkapi pembahasan RAPBD Perubahan 2026 dengan matriks perbandingan APBD Induk dan APBD Perubahan, termasuk alasan setiap perubahan anggaran serta konsistensi antara KUPA, PPAS Perubahan, RKA-OPD dan RAPBD Perubahan.
PKB menegaskan perubahan APBD harus menjadi momentum memperbaiki program yang belum berjalan dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Anggaran yang besar harus melahirkan manfaat yang besar. Perubahan anggaran harus melahirkan perubahan pelayanan. Dan setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tegas Fraksi PKB. (Red)
