NABIRE — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua Tengah menetapkan lima sektor prioritas yang akan menjadi fokus kerja organisasi pada 2027. Keputusan tersebut merupakan salah satu hasil Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) II Kadin Papua Tengah yang berlangsung hingga sore hari, Kamis (24/9/2026).
Ketua Kadin Papua Tengah, Alexander Gobai, mengatakan RAPIMPROV II menjadi momentum untuk menyatukan persepsi sekaligus mendorong Kadin masuk pada kerja-kerja yang lebih nyata dalam menggerakkan perekonomian daerah.
“Dari hasil RAPIMPROV ini ada lima sektor yang menjadi prioritas,” kata Alexander kepada wartawan usai kegiatan di halaman Guest House Papua Tengah, Kamis (24/9/2026).
Lima sektor tersebut meliputi mineral, perikanan, pertanian, peternakan, serta penguatan UMKM dan koperasi, termasuk sektor logistik.
Menurut Alexander, penetapan sektor prioritas tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai pembahasan dalam sidang pleno RAPIMPROV, termasuk arahan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa agar ekonomi lokal dan UMKM dapat naik kelas.
“Kita sudah berpikir bagaimana tahun depan itu sudah harus masuk lebih pada kerja-kerja real,” ujarnya.
Kadin Siapkan Master Plan Sektor Prioritas
Alexander mengatakan hasil pembahasan RAPIMPROV tidak akan berhenti pada rekomendasi, tetapi akan dikemas menjadi rencana kerja yang lebih konkret, termasuk dalam bentuk master plan dan profil bisnis.
Untuk sektor mineral, Kadin Papua Tengah akan ikut mengawal proses pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan di Papua Tengah.
Ia menyebut terdapat 20 WPR yang prosesnya perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Kita berharap dalam tahun ini IPR-nya sudah bisa diterbitkan. Tinggal bagaimana kita mengelola tambang-tambang rakyat ini, baik dari sisi yang punya hak ulayat bisa mendapatkan hasil, kemudian investor atau pengusaha juga mendapatkan hasil,” jelasnya.
Alexander mengatakan Kadin akan mengawal berbagai persoalan yang masih belum tuntas, sekaligus melakukan kajian untuk mengetahui faktor yang menyebabkan proses tersebut berjalan lama.
“Kami percaya bahwa barang ini akan cepat selesai, supaya kita bisa membantu ekonomi bawah,” katanya.
Perikanan Jadi Salah Satu Fokus
Pada sektor perikanan, Alexander mengatakan Kadin akan menindaklanjuti arahan Gubernur Papua Tengah terkait pembangunan fasilitas pendukung seperti pabrik es, cold storage dan penataan pelabuhan.
Menurutnya, berbagai fasilitas tersebut akan menjadi bagian penting dalam pengembangan potensi perikanan Papua Tengah.
“Ini poin-poin penting yang kemudian kita akan kemas dari hasil RAPIMPROV ini menjadi *master plan*, menjadi profil bisnis,” ujarnya.
Selain perikanan, sektor pertanian juga menjadi perhatian Kadin. Alexander mengatakan pengembangan pertanian tidak hanya diarahkan pada persawahan, tetapi juga perkebunan, jagung dan komoditas pangan lokal.
Kadin, kata dia, akan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, khususnya dinas teknis, agar program-program yang telah dibahas dapat disinergikan dalam program pemerintah tahun 2027.
“Kami akan samakan persepsi dari Kadin, apa yang bisa kita bantu di dinas di tahun besok, sehingga program ini bisa masuk di tahun 2027 dan bisa dilaksanakan di tahun 2027,” katanya.
Buka Ruang bagi Investor
Alexander juga menegaskan Kadin Papua Tengah membuka diri terhadap investor yang ingin mengembangkan usaha di Papua Tengah.
Ia mengatakan Kadin siap membantu proses komunikasi, verifikasi dan membangun hubungan antara investor, pengusaha, pemerintah serta masyarakat lokal dan adat.
“Kadin Papua Tengah siap membuka diri. Bagi siapa saja investor yang mau masuk ke sini, kami siap mendukung, kami siap verifikasi, kami siap membantu apa saja yang menjadi bagian untuk menggerakkan ekonomi di Papua Tengah,” tegasnya.
Menurut Alexander, keterlibatan masyarakat lokal menjadi bagian penting dalam pengembangan investasi. Karena itu, Kadin akan terus membangun komunikasi dengan masyarakat di tingkat bawah, termasuk terkait pemanfaatan lahan.
Ia mencontohkan pemanfaatan lahan-lahan yang selama ini belum produktif untuk kegiatan pertanian.
Kadin, kata dia, akan mengedepankan mekanisme kerja sama yang jelas antara pemilik lahan dan pihak yang akan mengelola lahan, termasuk melalui sistem sewa dan perjanjian dalam jangka waktu tertentu.
“Harapan saya adalah barang itu harus dikontrak. Jadi pertanian bisa masuk, kontraknya jadi pada saat waktu itu selesai,” ujarnya.
Alexander menilai komunikasi sejak awal dan kesepakatan yang jelas dapat memberikan kepastian bagi semua pihak dalam menjalankan kegiatan usaha.
Kadin Bahas Persoalan UMP
Selain lima sektor prioritas, persoalan upah minimum juga menjadi perhatian yang akan dibahas lebih lanjut oleh Kadin Papua Tengah.
Alexander mengatakan Kadin akan mengkaji kembali persoalan tersebut dengan melihat kondisi riil dunia usaha di lapangan.
“Kita kaji sama-sama supaya kita garap ulang dan bangun komunikasi lagi di tingkat atas,” katanya.
Ia mengatakan Kadin akan mendorong forum-forum diskusi untuk membahas persoalan tersebut sehingga dapat ditemukan solusi yang mempertimbangkan kondisi pengusaha maupun pekerja.
Alexander menegaskan, hasil RAPIMPROV II diharapkan tidak berhenti pada forum organisasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi pembagian tugas yang jelas di internal Kadin.
Pengurus di tingkat provinsi maupun kabupaten akan diarahkan untuk mengawal sektor-sektor prioritas tersebut sehingga terdapat pihak yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya.
“Jadi kita fokus supaya ada hasil yang betul-betul bisa dikerjakan, kemudian juga bisa dirasakan di kalangan bawah,” pungkas Alexander.(MB)
