TIMIKA — Solidaritas mahasiswa dan mahasiswi Mimika menggelar aksi demonstrasi damai di halaman Gedung DPRK Mimika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (31/8/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan keprihatinan terhadap berbagai persoalan kemanusiaan di Tanah Papua, mulai dari kasus pembunuhan, konflik horizontal, pengungsian hingga dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Kedatangan massa aksi diterima Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau bersama sejumlah anggota DPRK. Sementara jalannya aksi mendapat pengamanan dari aparat TNI dan Polri.
Dalam orasinya, mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika dan aparat penegak hukum agar tidak mengabaikan berbagai kasus kekerasan yang menimpa masyarakat. Mereka meminta pemerintah hadir secara nyata di tengah masyarakat serta memastikan setiap kasus pembunuhan ditangani dan diproses sesuai ketentuan hukum.
Salah satu peserta aksi, Fransiska, menilai pemerintah harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat yang menjadi korban kekerasan.
“Bupati harus hadir di sini untuk melihat kondisi yang terjadi saat ini, di mana terjadi pembunuhan,” ujar Fransiska dalam orasinya.
Ia mempertanyakan fungsi hukum apabila masyarakat yang menjadi korban kekerasan tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan.
“Kalau keluarga dibunuh, dibunuh terus, masa pemerintah masa bodoh? Hukum itu untuk apa kalau bukan untuk menegakkan HAM bagi rakyat?” tegasnya.
Selain persoalan pembunuhan, mahasiswa juga menyoroti kondisi masyarakat sipil yang terpaksa mengungsi akibat konflik di sejumlah wilayah Papua. Mereka meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap keselamatan warga sipil yang terdampak konflik.
“Pengungsian paksa terjadi di setiap pedalaman, di sudut-sudut kota. Masyarakat mengungsi di mana-mana. Konflik horizontal dibangun di mana-mana. Ini strategi model apa? Tidak manusiawi sekali,” katanya.
Mahasiswa juga mengkritik pemerintah agar perhatian terhadap masyarakat tidak hanya berfokus pada persoalan anggaran dan administrasi pemerintahan. Menurut mereka, persoalan kemanusiaan harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pemerintah.
“Pemerintah harus buka mata, bukan hanya duduk sidang anggaran saja. Sidang juga harus mengenai manusia yang berjatuhan di bawah,” serunya.
Mahasiswa Minta OAP Dilibatkan
Wakil Koordinator Lapangan, Geovani, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan ketidakadilan dan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua.
Ia memperkenalkan dirinya sebagai perempuan asli Amungme asal Mimika. Menurutnya, kehadirannya dalam aksi bukan sekadar sebagai mahasiswa, tetapi sebagai bagian dari masyarakat Papua yang merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan persoalan yang terjadi di tanah kelahirannya.
“Hari ini saya masih mahasiswa, saya perempuan asli Amungme yang punya tanah berada di Kabupaten Mimika ini. Tetapi hari ini saya berdiri sebagai manusia Papua yang sadar atas ketidakadilan yang terjadi di Tanah Papua,” ujarnya.
Geovani juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang menurutnya belum sepenuhnya melibatkan masyarakat adat Orang Asli Papua (OAP).
“Kita semua korban. Kita semua korban atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara ini. Kebijakan-kebijakan yang diambil secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, oleh DPRD Kabupaten Mimika, bahkan MRP yang tidak melibatkan masyarakat adat OAP,” katanya.
Ia menegaskan, mahasiswa hadir untuk menyampaikan keresahan masyarakat sekaligus memperjuangkan masa depan generasi Papua agar tidak terancam di tanah kelahirannya sendiri.
“Kami hadir hari ini karena kami korban. Kami hadir hari ini atas ketidakadilan, pelanggaran-pelanggaran HAM yang terus terjadi di Tanah Papua. Kami hadir karena kami sadar dan tidak mau melihat generasi kami yang akan hadir terancam di atas tanahnya sendiri, Tanah Papua,” tegas Geovani.
DPRK Siapkan Pertemuan Bersama Bupati dan Forkopimda
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan mengundang Bupati Mimika bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk unsur TNI dan Polri.
Pertemuan tersebut direncanakan untuk membahas persoalan keamanan, termasuk kasus pembunuhan yang dinilai terus berulang, sekaligus mencari langkah penyelesaian yang dapat dilakukan pemerintah bersama aparat penegak hukum.
Namun, Primus mengaku belum dapat memastikan kehadiran Bupati Mimika dalam pertemuan tersebut.
“Untuk kita hadirkan Pak Bupati hari ini, saya belum bisa menjamin,” ujarnya.
Meski demikian, DPRK Mimika berkomitmen menyiapkan undangan kepada Bupati dan unsur Forkopimda untuk duduk bersama membahas berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa.
“Kami rencana panggil Forkopimda atau semua, TNI-Polri serta Bupati untuk kita duduk besok di sini. Hari ini saya ketik undangan untuk kita duduk bicara di sini. Penyelesaian seperti apa?” kata Primus.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang dialog antara mahasiswa, pemerintah daerah, DPRK dan unsur keamanan untuk merumuskan langkah konkret dalam merespons persoalan keamanan dan kemanusiaan yang menjadi perhatian masyarakat Mimika. (IT)
