NABIRE – Wakil Ketua II DPRP Papua Tengah, Dr. Drs. Petrus Izaach Suripatty, M.Si, meminta pemerintah provinsi Papua Tengah dan 8 kabupaten mulai mengantisipasi dampak jangka panjang fenomena El Nino, terutama terhadap sektor pertanian dan stabilitas harga pangan.
Suripatty mengatakan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah juga perlu mempersiapkan langkah menghadapi dampak kekeringan yang dapat memengaruhi produksi pertanian masyarakat.
Hal itu disampaikan wakil ketua DPR Papua Tengah kepada wartawan di Nabire, Minggu (23/8/2026).
Menurutnya, apabila kekeringan akibat El Nino tidak diantisipasi dengan baik, produksi berbagai komoditas pertanian dapat menurun. Kondisi tersebut kemudian berpotensi menyebabkan kenaikan harga dan memicu inflasi di daerah.
“Akibat daripada El Nino ini dia bisa berdampak juga kepada beberapa indikator ekonomi, salah satunya adalah inflasi,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah komoditas seperti sayur-mayur, rica, tomat dan hasil pertanian lainnya yang sangat bergantung pada ketersediaan air.
“Kalau kita tidak antisipasi baik maka produksi sayur-mayur, rica, tomat dan lain-lain yang dihasilkan oleh petani kita itu pasti produksinya jadi menurun atau terganggu,” katanya.
Suripatty menilai penurunan produksi akan berdampak pada pasokan komoditas di pasar. Jika pasokan berkurang sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi, maka harga berpotensi mengalami lonjakan.
Karena itu, ia meminta Dinas Pertanian dan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait segera menyiapkan program konkret untuk menghadapi kekeringan.
Menurutnya, bantuan kepada petani saja tidak cukup. Pemerintah perlu memanfaatkan teknologi dan sistem pengairan yang dapat membantu petani mempertahankan produksi selama kondisi kekeringan.
“Kita tidak hanya sekadar memberikan bantuan itu, tapi kita menggunakan teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh petani kita untuk tetap menjaga produksi mereka,” jelasnya.
Ia bahkan mendorong pemerintah mempertimbangkan langkah operasional seperti penyiraman dan pengairan terhadap lahan-lahan pertanian yang terdampak kekeringan.
“Kalau perlu harus ada operasi, misalnya penyiraman atau pengairan tempat-tempat atau kebun-kebun kita sehingga tidak menjadi kering atau terganggu hasil produksinya,” ujarnya.
Suripatty mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu sampai dampak El Nino berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Ia meminta pemetaan wilayah rentan dilakukan, tidak hanya di Nabire dan Mimika, tetapi juga di kabupaten lain di Papua Tengah.
Menurutnya, jika kekeringan berlangsung panjang tanpa antisipasi, dampaknya dapat berupa gagal panen hingga gangguan ketahanan pangan masyarakat.
“Bukan saja di Nabire dan Timika, tetapi juga di kabupaten-kabupaten lain yang rentan terhadap terjadinya dampak daripada El Nino ini sehingga menimbulkan gagal panen dan bisa menimbulkan kelaparan,” katanya.
Suripatty menambahkan bahwa pemerintah perlu menggunakan data dan prediksi dari BMKG sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi. Menurutnya, fenomena alam tidak dapat dipastikan sepenuhnya, sehingga pemerintah harus menyiapkan skenario menghadapi berbagai kemungkinan.
Ia berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dapat bergerak lebih awal agar dampak El Nino terhadap sektor pertanian, harga pangan dan perekonomian masyarakat dapat ditekan.
“Jangan sampai sudah terjadi dulu baru kita antisipasi,” pungkasnya. (MB)
