TIMIKA – Rencana besar pemerintah pusat dalam mendorong industri kelapa sawit di tanah Papua demi swasembada energi mendapat sorotan tajam. Mantan Ketua Presidium PMKRI Timika periode 2022-2024, Mersi Sundung, mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dan lebih mengedepankan kepekaan terhadap nasib masyarakat adat.
Menurut Mersi, hutan tropis Papua adalah harapan terakhir bagi keseimbangan ekosistem dunia. Ia menegaskan bahwa ambisi ekonomi nasional tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat yang sudah ada sejak turun-temurun.
Mersi menilai ada kekeliruan jika sawit dianggap sebagai jalan keluar ekonomi bagi warga lokal. Sebaliknya, kehadiran industri besar yang ekspansif justru dikhawatirkan menjebak masyarakat dalam kemiskinan baru karena kehilangan akses terhadap tanah dan hutan.
“Masyarakat Papua sudah berdaulat secara pangan dengan cara mereka sendiri. Mereka hidup dari umbi-umbian, sayur, dan sagu. Sawit bukan penopang hidup kami. Menghilangkan hutan berarti menghilangkan sumber kehidupan yang sesungguhnya,” ujar Mersi Sundung saat dimintai keterangannya. Jumat, (19/12/2025).
Mersi menekankan bahwa Papua bukanlah tanah kosong yang bisa dikelola tanpa mempertimbangkan keberadaan penghuninya. Ia meminta Presiden beserta jajarannya untuk tidak mengambil langkah yang berisiko menimbulkan konflik sosial akibat hilangnya hak ulayat masyarakat adat.
“Presiden jangan sampai membawa petaka baru. Papua jangan hanya dilihat sebagai lahan bisnis untuk keuntungan korporasi besar. Pemerintah harus hadir untuk menjaga alam, bukan menyerahkannya kepada kepentingan kapitalis yang mengorbankan hutan tropis kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mersi menyoroti bahwa yang saat ini paling dibutuhkan di Papua adalah penyelesaian isu kemanusiaan dan konflik yang tak kunjung usai. Ketegangan di daerah konflik dan nasib para pengungsi harusnya menjadi prioritas utama negara, bukan justru menambah beban masalah dengan pembukaan lahan sawit besar-besaran.
“Dibutuhkan kepekaan pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan pengungsian dan ketakutan masyarakat di daerah konflik. Lindungi hak hidup dan hak ulayat kami, itu jauh lebih berharga daripada izin-izin industri,” tutupnya.
