Oleh: Laurens Ikinia
Staf Bpk Wilhelmus Pigai / Dosen Hubungan Internasional, UKI Jakarta
Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025, terpapar sebuah angka yang mencengangkan: hanya 8,57% penduduk Papua Tengah berusia 15 tahun ke atas yang melaporkan keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Angka ini menempatkan provinsi termuda di Indonesia itu sebagai pemilik persentase keluhan kesehatan terendah se-Indonesia. Pada indikator serupa, yakni angka kesakitan, Papua Tengah bahkan mencatatkan 3,89%, jauh di bawah rata-rata nasional 12,66%.
Secara sekilas, statistik ini tampak sebagai kabar baik. Namun, ketika dikontekstualisasikan dengan kondisi geografis, infrastruktur, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wilayah Timur Indonesia, sebuah paradoks mulai mengemuka. Data yang rendah ini justru berpotensi menjadi indikator silent crisis—sebuah krisis kesehatan yang senyap, di mana masyarakat tidak mengeluh bukan karena sehat, melainkan karena akses untuk didengar dan dilayani amat terbatas.
Artikel ini menelisik makna di balik angka tersebut, mengurai implikasinya bagi kondisi kesehatan masyarakat, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Pusat di Jakarta, Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Nabire, dan pemerintah delapan kabupaten di wilayah tersebut.
Membaca Ulang Data: Antara Akses dan Kesadaran
Interpretasi terhadap data BPS ini memerlukan kacamata yang kritis. Tren menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Kawasan Timur Indonesia—seperti Papua Pegunungan, Maluku Utara, dan Papua Barat—memiliki tingkat keluhan kesehatan yang lebih rendah dibandingkan provinsi di Jawa atau Sumatra. Sebaliknya, provinsi dengan keluhan kesehatan tertinggi justru berada di wilayah dengan infrastruktur kesehatan yang relatif lebih matang, seperti Nusa Tenggara Barat (42%) dan Jawa Tengah (33,34%).
Para ahli statistik dan pembangunan telah lama memperingatkan bahwa angka keluhan kesehatan yang rendah di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) bukanlah cerminan kondisi kesehatan yang lebih baik. Angka tersebut lebih sering merefleksikan keterbatasan akses terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan. Masyarakat di daerah terpencil dengan akses transportasi sulit serta informasi yang terbatas kerap memilih mengobati sendiri atau membiarkan penyakitnya, ketimbang menyampaikan keluhan melalui saluran formal yang tidak terjangkau.
Situasi ini diperparah oleh arus pengungsian internal yang terjadi di sejumlah wilayah administrasi di Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Banyak masyarakat Orang Asli Papua tidak lagi tinggal di dusun dan kampung halamannya. Hidup dalam trauma berkepanjangan menumbuhkan rasa tidak percaya dan keterputusan dari layanan pemerintahan, sehingga mereka tidak teradministrasi dengan baik dan semakin terpinggirkan dari hak-hak dasar, termasuk kesehatan.
Aspek Kesehatan dan Implikasi yang Terabaikan
Kesehatan bukan sekadar absennya penyakit. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.
1. Kesehatan Fisik dan Lingkungan yang Menantang
Kesehatan fisik tidak hanya ditentukan oleh layanan medis, tetapi juga oleh akses terhadap pangan bergizi, air bersih, sanitasi layak, lingkungan yang aman, dan stabilitas sosial. Di Papua Tengah, kondisi-kondisi tersebut masih jauh dari ideal.
Lingkungan alam yang keras menjadi tantangan serius. Pada Agustus 2023, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem di Kabupaten Puncak. Kondisi ini tidak hanya merusak lahan pertanian dan mengancam krisis pangan, tetapi juga melemahkan ketahanan tubuh masyarakat—terutama anak-anak—akibat kekurangan gizi. Akibatnya, mereka menjadi sangat rentan terhadap infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit menular lainnya.
Minimnya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak di banyak wilayah Papua Tengah juga meningkatkan risiko wabah diare, tifus, dan penyakit kulit. Namun, persoalan kesehatan tidak berhenti pada faktor lingkungan semata. Dampak operasi militer dan konflik bersenjata turut memperparah situasi. Akses masyarakat ke puskesmas dan rumah sakit sering terputus, tenaga kesehatan enggan bertugas di daerah rawan, dan distribusi logistik kesehatan tersendat. Ketakutan dan trauma membuat fasilitas kesehatan yang sudah terbatas menjadi semakin tidak terjangkau, baik secara fisik maupun psikologis.
Keterbatasan infrastruktur jalan dan komunikasi memperpanjang waktu tempuh menuju layanan kesehatan, sehingga banyak kasus darurat berujung fatal. Dalam konteks ini, peningkatan kesehatan fisik masyarakat Papua Tengah tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun human security yang inklusif, memperkuat dialog, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang berpihak pada rakyat.
2. Kesehatan Ibu dan Anak
Akses terhadap layanan persalinan yang aman, imunisasi lengkap, dan pemenuhan gizi anak merupakan fondasi kesehatan generasi masa depan. Sayangnya, keterbatasan fasilitas kesehatan dengan peralatan memadai—yang masih menjadi persoalan di banyak rumah sakit di Papua—menjadi hambatan besar dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
3. Kesehatan Mental dan Sosial di Bawah Bayang-Bayang Trauma
Beban hidup akibat keterbatasan ekonomi dan akses telah lama menjadi sumber stres kronis. Namun, di wilayah seperti Intan Jaya, Puncak, dan kawasan sekitar pertambangan PT Freeport, beban tersebut berlapis dengan trauma akut akibat eskalasi konflik dan operasi keamanan.
Anak-anak di wilayah konflik menghadapi trauma kehilangan, ketakutan berlebihan (hipervigilance), mimpi buruk berulang, kesulitan belajar, hingga gejala gangguan stres pascatrauma. Kehilangan rasa aman dan figur pelindung mengancam perkembangan emosional dan kognitif mereka dalam jangka panjang. Sementara itu, orang dewasa yang kehilangan pasangan atau anggota keluarga inti harus memikul beban ganda: berduka dalam situasi tidak wajar sambil mempertahankan kehidupan keluarga di tengah ketidakpastian dan rasa takut.
Data BPS 2025 menunjukkan IPM Papua Tengah—terutama bagi Orang Asli Papua—masih menjadi yang terendah secara nasional. Hal ini menegaskan bahwa persoalan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari tantangan pendidikan dan ekonomi.
Ketika Angka Rendah Justru Menjeritkan Ketimpangan
Angka 8,57% penduduk Papua Tengah yang melaporkan keluhan kesehatan bukanlah indikator kemajuan, melainkan cermin ketimpangan akses yang begitu dalam hingga keluhan pun tak terdengar. Di balik statistik tersebut tersembunyi narasi panjang tentang isolasi geografis, infrastruktur yang tertinggal, dan ketiadaan pilihan layanan.
Dampak kesehatan yang buruk sejak masa kanak-kanak bersifat domino dan destruktif. Ia berpotensi melahirkan lost generation—anak-anak dengan hambatan kognitif dan kualitas pendidikan rendah—yang pada akhirnya memutus mobilitas sosial dan memperdalam ketimpangan antara Indonesia bagian barat dan timur.
Oleh karena itu, diperlukan respons kebijakan yang multidimensi dan berkelanjutan. Di tingkat pusat, komitmen pembangunan rumah sakit di daerah 3T harus direalisasikan dengan kualitas layanan yang memadai, dukungan alat kesehatan esensial, serta kebijakan insentif progresif untuk pemerataan tenaga kesehatan spesialis. Integrasi layanan kesehatan dengan program pengentasan kemiskinan menjadi keharusan, disertai evaluasi arif terhadap pendekatan keamanan yang berdampak pada kehidupan sipil.
Di tingkat daerah, program inovatif seperti “Torang Harus Sehat” perlu diperluas hingga menjangkau kampung-kampung terjauh. Penguatan puskesmas sebagai pusat layanan terintegrasi, pendekatan komunikasi kesehatan berbasis budaya dan bahasa lokal, serta kesiapsiagaan terhadap bencana iklim harus menjadi prioritas.
Pada akhirnya, membangun kesehatan di Papua Tengah berarti membangun fondasi paling dasar dari manusia yang bermartabat. Angka keluhan kesehatan yang rendah harus dibaca sebagai seruan untuk bertindak lebih cepat dan lebih adil. Tujuannya bukan sekadar menaikkan persentase statistik, melainkan memastikan setiap warga Papua Tengah memperoleh layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan manusiawi. Membenahi kesehatan di tanah Papua adalah ukuran sejati dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
