NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyoroti masih tingginya biaya akses komunikasi dan internet yang menjadi salah satu tantangan utama dalam percepatan transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Otonomi Khusus, Ukkas, saat membuka Bimbingan Teknis Transformasi Digital Arsip dan Naskah Dinas melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah di Hotel Mahavira II, Nabire.
Menurut Ukkas, Papua Tengah masih tergolong daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai. Dampaknya, biaya akses komunikasi di sejumlah wilayah, khususnya daerah pedalaman, jauh lebih mahal dibandingkan daerah lain di Indonesia.
“Di pedalaman Papua Tengah, biaya komunikasi masih sangat mahal. Bahkan untuk layanan sederhana seperti SMS saja, biayanya bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Ini sangat berbeda dengan wilayah lain di luar Papua yang jauh lebih murah,” ujar Ukkas.
Ia menjelaskan bahwa mahalnya tarif komunikasi dan internet ini menjadi hambatan serius dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, termasuk digitalisasi arsip dan surat-menyurat melalui aplikasi SRIKANDI.
“Digitalisasi tidak akan berjalan maksimal kalau infrastruktur internet masih terbatas dan mahal. Karena itu, pemerintah daerah perlu memikirkan solusi konkret agar jaringan komunikasi bisa menjangkau wilayah distrik dan kampung,” katanya.
Ukkas menyebut salah satu alternatif jangka pendek untuk mengatasi keterbatasan jaringan internet di wilayah pedalaman adalah pemanfaatan layanan internet satelit seperti Starlink, yang dinilai dapat menjadi solusi sementara sambil menunggu pembangunan infrastruktur jaringan permanen.
Selain berdampak pada pemerintahan, mahalnya biaya akses komunikasi juga dirasakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari layanan publik, pendidikan, hingga ekonomi. Kondisi ini dinilai memperlebar kesenjangan digital antara Papua Tengah dan daerah lain di Indonesia.
“Kita tidak bisa bicara transformasi digital jika masyarakat masih kesulitan mengakses jaringan dan biaya internet masih tinggi. Ini harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap isu mahalnya akses komunikasi dan internet dapat menjadi perhatian serius semua pihak, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur digital dapat segera dilakukan demi mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang merata di seluruh wilayah Papua Tengah. (MB)
