NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmen memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data melalui kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Data dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Aula Guest House, Nabire, Selasa (25/11/2025).
Sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Tengah, Herman Kayame, ST.,MT, yang mewakili pemerintah provinsi dalam membuka kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa perencanaan pembangunan pada era saat ini harus berlandaskan data yang lengkap, berkualitas, mutakhir, dan mudah diakses. Tanpa data valid, perencanaan hanya akan menjadi dokumen normatif yang sulit diimplementasikan dan sulit diukur keberhasilannya.
“Pemerintah pusat dan daerah saat ini sedang mendorong secara serius data driven planning sebagai standar baru penyusunan dokumen perencanaan, mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD hingga Renstra dan Renja OPD,” ujar Herman Kayame membacakan sambutan.
Tantangan Papua Tengah sebagai Provinsi Baru
Sebagai provinsi yang baru berdiri, Papua Tengah menghadapi sejumlah tantangan, seperti:
* keterbatasan data dasar pembangunan,
* perbedaan kapasitas pengelolaan data antar-OPD,
* belum optimalnya integrasi data dengan platform nasional seperti Satu Data Indonesia.
Namun demikian, Gubernur menekankan bahwa peluang Papua Tengah jauh lebih besar.
“Kita bisa membangun sistem data sejak awal secara lebih tertata, menyusun standar bersama, serta memastikan bahwa setiap indikator pembangunan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Lima Fokus Penguatan Data OPD
Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah berharap adanya penyelarasan pemahaman OPD terkait:
1. Pentingnya data sebagai dasar perumusan kebijakan.
2. Mekanisme penyediaan, pengumpulan, verifikasi, dan validasi data.
3. Integrasi data sektoral dengan data makro, spasial, dan statistik.
4. Pemanfaatan sistem informasi seperti portal Satu Data dan dashboard kinerja.
5. Penguatan peran Walidata, Produsen Data, dan Pembina Data dalam siklus perencanaan.
Gubernur juga menekankan pentingnya komitmen OPD untuk memperbaharui data secara berkala, menjaga konsistensi data antara perencanaan dan pelaporan, serta meningkatkan koordinasi antarunit pengelola data.
“Setiap OPD harus mampu mengembangkan data sektoral yang kuat, membangun budaya kerja berbasis bukti, dan menjadikan data sebagai alat strategis untuk mempercepat pembangunan,” tegas Gubernur dalam sambutannya.
Di akhir sambutan, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Bapperida, narasumber, dan seluruh peserta sosialisasi. Ia berharap kegiatan ini memberi manfaat nyata bagi peningkatan kualitas perencanaan di Papua Tengah. (MB)
