JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya percepatan penyediaan infrastruktur pemerintahan di Provinsi Papua Tengah. Dorongan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Ribka Haluk menekankan agar Pemerintah Daerah (Pemda) setempat tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk pembangunan fasilitas untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ribka Haluk secara spesifik menyoroti dua agenda strategis yang harus diprioritaskan.
Fokus Utama Pembangunan :
-
Peningkatan Kualitas SDM: Pembangunan universitas negeri bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia unggul.
-
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP): Percepatan pembangunan KIPP sebagai pusat administrasi pemerintahan daerah.
“Terutama dalam peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) melalui pendirian universitas negeri dan percepatan pembangunan KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan),” ujar Ribka Haluk dalam keterangan tertulis, Rabu (19/11/2025).
Dalam rapat internal dengan jajaran Pemprov Papua Tengah, Wamendagri memastikan rencana pembangunan Universitas Negeri bertaraf nasional yang ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2028. Universitas ini diharapkan dapat setara dengan kampus-kampus unggulan di Indonesia.
Selain itu, Ribka Haluk juga telah menandatangani berkas kelengkapan pembangunan Rumah Susun (Rusun) ASN di KIPP Papua Tengah. Beliau meminta Pemda setempat untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian PU dan Sekretariat Wakil Presiden, guna memastikan percepatan groundbreaking KIPP.
