JAKARTA – Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti atas dukungan dan kebijakan strategis yang diberikan dalam upaya memperkuat layanan pendidikan dasar dan menengah di Papua.
Dukungan dari pemerintah pusat tersebut dinilai sejalan dengan prioritas utama pembangunan Papua, yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah.
Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, menyatakan bahwa penguatan layanan pendidikan merupakan bagian integral dari implementasi Program Strategis Nasional serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Kebijakan pusat, kata dia, memberikan ruang yang lebih besar bagi Papua untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan yang merata.
“Kami berterima kasih kepada Mendikdasmen atas perhatian penuh terhadap Papua. Komitmen pemerintah pusat ini sangat berarti dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh anak Papua,” ujar Gubernur Fakhiri di Jakarta, Selasa, 11 November 2025.
Pemerintah Provinsi Papua telah merumuskan arah pembangunan pendidikan untuk mendukung tiga dimensi utama pembangunan daerah periode 2025–2030, yaitu:
- Penguatan SDM: Melalui peningkatan mutu pendidikan guna melahirkan Generasi Emas Papua.
- Pertumbuhan Ekonomi: Berbasis sektor unggulan (pertanian, perkebunan, perikanan, ESDM, dan pariwisata), didukung melalui penguatan pendidikan vokasi.
- Pemerataan Layanan: Peningkatan layanan dan infrastruktur pendidikan hingga ke wilayah terpencil dan perbatasan.
Dengan strategi ini, Papua menargetkan diri menjadi Role Model pembangunan pendidikan di wilayah timur Indonesia, sekaligus etalase pendidikan Indonesia di kawasan Pasifik.
Sebagai daerah dengan status Otonomi Khusus, Papua mengusulkan sejumlah program prioritas untuk mempercepat pemerataan dan mutu pendidikan dasar dan menengah, antara lain:
- Pengembangan sekolah berbasis asrama di beberapa wilayah, termasuk Biak Numfor, Mamberamo Raya, Waropen, dan Supiori.
- Penguatan sekolah khusus di wilayah perbatasan dengan kurikulum kontekstual sesuai karakter kawasan Pasifik.
- Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di wilayah dengan akses terbatas.
- Penyediaan laboratorium komputer dan fasilitas TIK untuk memperkuat literasi digital.
- Peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik.
- Penambahan kuota Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM).
- Dukungan pengembalian kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi di Tahun 2027, termasuk dukungan pembiayaan.
Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa pendidikan adalah pondasi utama untuk mendorong pembangunan manusia Papua yang cerdas dan berdaya saing. Ia optimistis, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat terwujudnya layanan pendidikan yang inklusif dan merata.
“Visi kami adalah Papua Cerah: Papua Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni. Pendidikan adalah kunci untuk mencapainya,” tutupnya.
