MIMIKA – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (TKPKD) lintas kabupaten se-Papua Tengah tahun 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Grand Tembaga, Mimika, pada Selasa (11/11/2025).
Rakor dibuka secara resmi oleh Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, S.STP., M.Si.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan ekstrem merupakan program nasional yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten.
“Untuk saat ini, Papua Tengah menduduki peringkat kedua tertinggi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus kita tuntaskan bersama, termasuk melalui peran aktif kabupaten-kabupaten,” ujar Eliezer Yogi.
Melalui kegiatan rakor TKPKD ini, Eliezer berharap agar angka kemiskinan dapat ditekan di seluruh wilayah Papua Tengah. Upaya tersebut dilakukan dengan memaksimalkan program pembangunan dari pelosok hingga kota, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mempertajam basis data agar intervensi program lebih tepat sasaran.
“Kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat akan terus mengakomodasi dan mendorong kabupaten agar lebih serius dan maksimal dalam melaksanakan program percepatan pengentasan kemiskinan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Eliezer menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan amanat Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, dan menjadi isu fundamental dalam arah pembangunan daerah.
Peran TKPKD sangat penting sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk merumuskan, merencanakan, dan memantau pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan.
“Ada beberapa langkah yang sudah kami lakukan, seperti bantuan langsung, program pemberdayaan ekonomi, permodalan untuk UMKM, serta dukungan terhadap petani kopi, peternak, dan nelayan sesuai arahan Bapak Gubernur,” jelasnya.
Kegiatan Rakor TKPKD ini juga menghadirkan narasumber dari sejumlah instansi nasional dan daerah, di antaranya BAPPENAS, Badan Pusat Statistik Papua, Kementerian Koordinator PMK, Kemendagri, serta BAPPERIDA Papua Tengah. Rakor ini berlangsung selama dua hari, 11–12 November 2025. (MB)
