Sam Minta Menteri Rini Widyantini Buka Jalur Khusus Otsus, Prioritas Harga Mati!
JAKARTA ,– Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Papua Pegunungan, Sopater Sam, melayangkan ultimatum tegas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini. Tuntutan ini berkaitan dengan dua isu krusial: nasib hasil CPNS yang menggantung dan rencana rekrutmen di masa depan.
Dalam pertemuan strategis di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (10/11/2025), Sam menegaskan bahwa pemerintah pusat harus segera bertindak untuk memastikan hak Otonomi Khusus (Otsus) benar-benar terimplementasi di Papua.
Sam menyoroti nasib ribuan peserta CPNS di Papua yang hasilnya hingga kini belum diumumkan, menciptakan ketidakpastian dan kekecewaan. Ia menekankan bahwa status Papua sebagai daerah otonomi khusus harus menjadi dasar akomodasi.
“Kan sudah tes, tapi kan Papua belum keluar kan hasilnya? Kami minta Menteri Rini Widyantini agar hasil yang belum keluar itu diakomodir semaksimal mungkin, khusus Orang Asli Papua,” tegas Sam.
Untuk keberlanjutan pembangunan SDM di enam provinsi baru di Papua, DPD RI mendesak Menteri Rini Widyantini untuk membuka kembali rekrutmen CPNS secara keseluruhan di Papua pada tahun 2026.
Sam meminta formula 80:20 dijadikan patokan minimum, di mana 80% kuota wajib dialokasikan bagi OAP, sementara sisanya dapat diisi untuk keahlian non-OAP.
“Bila perlu, dibuka lagi pada tahun 2026 karena banyak yang tidak terakomodir. Prioritasnya adalah kekhususan daerah Otonomi Khusus,” pungkasnya.
