Jakarta – Pemerintah didesak untuk memfokuskan penanganan secara komprehensif terhadap akar masalah Papua, menyusul kondisi keamanan yang dikhawatirkan masih rentan, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah dan Papua Barat. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Filep Wamafma, menyatakan bahwa langkah pemerintah saat ini belum menyentuh substansi dasar konflik yang berkepanjangan.
Filep Wamafma, yang juga menjabat sebagai Sekretaris MPR for Papua, mengapresiasi berbagai upaya pembangunan ekonomi dan kebijakan afirmasi seperti pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Namun, ia menegaskan bahwa fokus pada aspek ekonomi belum mampu menghentikan jatuhnya korban dari kalangan sipil hingga aparat keamanan.
“Situasi saat ini masih banyak korban berjatuhan baik dari warga sipil, aparat keamanan (TNI-Polri), tenaga pendidik, maupun kesehatan. Jadi menurut saya selaku senator Papua Barat, dari masa pemerintahan reformasi hingga saat ini belum ada formula penyelesaian yang konkret,” ujar Filep. melalui keterangan tertulis, Sabtu, 1 November 2025.
Salah satu indikator bahwa akar masalah belum terselesaikan adalah lambatnya realisasi keadilan hukum terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Filep menyoroti kasus pelanggaran HAM Berat yang rekomendasinya telah disampaikan oleh Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung.
“Bagaimana realisasinya? Ini yang kita tunggu wujud nyatanya, harus memberikan rasa keadilan,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan dan membuka ruang dialog yang lebih spesifik untuk membahas isu HAM dan disintegrasi bangsa. Filep juga menggarisbawahi pentingnya menggunakan hasil riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai acuan dalam merumuskan solusi konflik.
Menurut Filep, jika masalah mendasar tidak diselesaikan, wilayah Papua akan terus berada dalam “zona tidak nyaman” yang menghambat pembicaraan serius mengenai kesejahteraan.
Mencontoh keberanian Presiden dalam menangani konflik internasional, Filep berharap Presiden saat ini dapat segera menunjukkan aksi konkret di Papua. Ia berharap lembaga yang telah dibentuk, seperti komite terkait Otsus, dapat berperan aktif sebagai jembatan bagi pihak-pihak yang berkonflik.
“Jika keamanan terganggu, bagaimana bicara soal kesejahteraan,” tutupnya, menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah penyelesaian konflik yang berakar dari ketidakadilan historis.
