NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menunjukkan langkah tegas dan strategis dalam mempercepat pembangunan daerah. Kepala Badan Kesbangpol, Albertus Adii, menegaskan fokus utama ditempatkan pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta penertiban organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP) di seluruh wilayah Papua Tengah.
Albertus menyampaikan hal ini usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum dan Percepatan Pembangunan yang diikuti pejabat tinggi Kemendagri, KPU RI, dan Komisi II DPR RI di Nabire, Jumat (31/10/2025).
“Sebagai provinsi baru, prioritas kami adalah pengembangan SDM, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendidikan adalah kunci utama kemajuan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Albertus menegaskan pembangunan infrastruktur menjadi tulang punggung konektivitas antara ibu kota provinsi dengan delapan kabupaten lainnya. “Program prioritas gubernur di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur diharapkan berjalan optimal di Papua Tengah,” tambahnya.
Kesbangpol tengah melakukan pendataan dan verifikasi keabsahan Ormas dan OKP. Albertus mengungkapkan target penertiban administrasi selesai pada 2026. “Kami ingin memastikan setiap organisasi memiliki legalitas dan beroperasi sesuai aturan, untuk mewujudkan keteraturan dan transparansi di Papua Tengah,” tegasnya.
Pemerintah membuka akses verifikasi untuk organisasi yang sudah terdaftar maupun yang belum agar aktivitas mereka sah dan terkontrol.
Tidak hanya itu, Kesbangpol juga menginisiasi penertiban struktur kepemimpinan suku di Papua Tengah melalui musyawarah adat. Albertus berharap, proses ini mampu memperkuat koordinasi pemerintah dengan masyarakat adat dan menjaga stabilitas sosial sebagai basis pembangunan daerah. (MB)
