WAMENA, – Buntut dari operasi militer pada 5 Oktober 2025 di Kabupaten Lanny Jaya, Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) bersama Tim Kemanusiaan mengambil langkah tegas. Mereka memasang serangkaian baliho besar di lima distrik sebagai tanda larangan perang di area sipil.
Pemasangan baliho yang dilaksanakan pada Sabtu (25/10/2025) ini dilakukan di Distrik Melagi, Melagineri, Wano Barat, Kwiyawage, dan Goa Balim. Aksi ini merupakan respons atas serangan udara yang memicu pengungsian massal dan trauma mendalam di kalangan warga sipil.
Menurut laporan YKKMP, operasi militer yang menyasar pasukan TPNPB kelompok Puron Wenda di Kampung Wunabugu telah memaksa sekitar 2.300 warga mengungsi ke Kampung Yigemili. Hingga Senin (27/10/2025), mereka telah bertahan selama 22 hari di pengungsian tanpa akses yang memadai.
Akibat insiden tersebut, dilaporkan dua warga menjadi korban: Wiringga Walia (22 tahun) meninggal dunia (diduga anggota TPNPB) dan Yoban Wenda (60 tahun) dinyatakan hilang.
“Masyarakat mengalami kehilangan rasa bebas, mengalami trauma dan diselimuti dengan rasa takut,” ungkap laporan YKKMP yang diterima pada Senin (27/10/2025).
Seorang pendeta setempat yang enggan disebut namanya bersaksi bahwa ibadah Perjamuan Kudus pada hari Minggu, 5 Oktober 2025, terpaksa dibubarkan. “Kami kaget ketika 2 Helikopter berputar dan melakukan penyerangan melalui udara… jemaat bubar masing-masing untuk menyelamatkan diri,” tuturnya.
Isi Tuntutan di Baliho: Tarik Pasukan Non-Organik
Dipimpin langsung oleh Direktur YKKMP, Theo Hesegem, tim memasang baliho yang berisi dua pesan utama: “Prinsip-prinsip Dasar Hak-hak Masyarakat Sipil Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional” dan 7 poin pernyataan sikap masyarakat setempat.
Di antara poin-poin tuntutan tersebut, seruan yang paling menonjol adalah:
- Aparat TNI dan TPNPB dilarang melakukan penyerangan di area masyarakat sipil dan diminta menentukan lokasi perang terbuka di hutan atau di luar lima distrik tersebut.
- Tuntutan agar TNI dan TPNPB melakukan tindakan terukur dan profesional, serta tidak melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga sipil.
- Desakan agar kedua belah pihak tidak mengganggu aktivitas masyarakat sipil seperti pendidikan, kesehatan, gereja, dan perekonomian.
- Sebuah seruan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai Panglima Tertinggi untuk menarik Pasukan Non-Organik dari wilayah tersebut.
Dialog dengan Komandan Satgas
Sebelum pemasangan, Theo Hesegem dilaporkan telah bertemu langsung dengan Komandan Satgas Raider 408/Suhbrastha di depan Pos Militer Distrik Melagi untuk menyerahkan surat pemberitahuan.
Dalam dialog singkat tersebut, Hesegem meminta jaminan keamanan agar timnya dapat melakukan pemantauan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
“Saya juga minta kepada adik komandan, saya mengharapkan daerah tersebut di sterilkan dan tidak boleh ada penembakan terhadap Tim yang akan saya pimpin,” tegas Hesegem.
Pembela HAM Papua itu juga berpesan agar anggota TNI yang hendak beribadah di gereja tidak membawa senjata ke dalam ruangan, demi menghindari trauma berkelanjutan di masyarakat.
Aksi pemasangan baliho ini, yang didukung oleh Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP) dan Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP), disambut baik oleh warga.
“Kami sangat senang dan bangga, Sekarang kami bersyukur atas kedatangan bapak Theo Hesegem, dan melakukan pemasangan baliho. Dan ini membantu kami supaya kami beraktivitas dengan bebas, di kampung kami sendiri,” ujar salah seorang pengungsi.
